Baturaja, Sriwijaya Media – DPRD OKU akan melaporkan Pertamina Region OKU Raya ke BPH Migas. Ini merupakan hasil rapat dengar pendapat antara DPRD OKU dengan Pertamina Region OKU, di ruang rapat DPRD OKU, Rabu (6/4/2022) malam.
“DPRD OKU menyimpulkan bahwa jika kelangkaan dan antrian panjang kendaraan yang ingin mengisi BBM subsidi jenis solar karena tidak ada pengawasan terhadap penyaluran sehingga terjadi antrian panjang. Oleh karena itu, kami akan melaporkan Pertamina Region OKU ke tingkat lebih tinggi atau ke BPH Migas,” kata Wakil Ketua (Waka) 1 DPRD OKU Yudi Purna Nugraha.
Menurut Yudi, antrian panjang yang terjadi selama ini disebabkan atas kelalaian SPBU. Bahwa itemukan fakta jika Pertamina tidak menjalankan tugas, fungsi serta wewenangnya melakukan pengawasan.
Dia mengaku antrian kendaraan yang akan mengisi bahan bakar minyak subsidi jenis solar hampir terjadi di seluruh SPBU di Kabupaten OKU.
“Ya, Rabu malam lalu, DPRD OKU telah memanggil pihak Pertamina Region OKU Raya untuk rapat dengar pendapat. Hasilnya, DPRD akan melaporkan Pertamina Region OKU Raya ke BPH Migas,” tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sales Branch Manager Pertamina Region OKU Raya Ziko Aldilla mengakui jika ada beberapa masalah yang ditemukan dilapangan sehingga terjadi antrian panjang kendaraan.
“Pertama adanya pengurangan kuota BBM jenis solar hampir sepuluh persen. Kedua adanya pengisian berulang oleh oknum sehingga banyak masyarakat yang tidak kebagian,” jelasnya.
Dia melanjutkan pihaknya tidak dapat memberikan sanksi kepada konsumen SPBU, melainkan pihaknya hanya bisa memberikan sanksi kepada SPBU yang tidak menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan sasaran.
Bahkan pihaknya sudah menjatuhkan sanksi tersebut kepada salah satu SPBU, karena pengisian BBM jenis Pertalite dengan menggunakan jeriken. Sementara untuk pelanggaran jenis solar belum ditemukan.(rnj)
