Kemesraan Menkes Restui Anies Baswedan Ganti Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat

IMG_20220618_191513

Jakarta, Sriwijaya Media – Pembiaran penjenamaan Rumah Sakit menjadi Rumah Sehat yang jelas-jelas sudah diatur dalam UU No 44/2009 adalah sejarah buruk dalam perjalanan berkonstitusi bangsa ini.

Arti dan makna dari yaitu “Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya”.

Maka perubahan Undang-undang adalah produk hukum dan hari ini publik dipertontonkan perilaku eksekutif “Setali Tiga Uang” yaitu Menkes dan Gubernur DKI Jakarta dalam memahami UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit.

“Apakah mereka tidak memahami konsep politik Trias Politica terkait pemisahan kekuasaan dimana konsep politik membagi suatu pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” tanya Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, melalui siaran persnya di Jakarta, Senin (8/8/2022).

Menurut Depkes RI sendiri pada tahun 2012 menyebutkan bahwa Rumah Sehat merupakan rumah yang memenuhi kriteria minimal : akses air minum, akses jamban sehat, lantai, ventilasi, dan pencahayaan.

“Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin semestinya mempelajari terlebih dahulu, serta jelas-jelas sebelum Kemenkes dipimpin olehnya sudah ada pengertian dari Rumah Sehat”, katanya.

Hari juga mengatakan kalau branding Rumah Sakit tetap dilanjutkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan direstui oleh Budi Gunadi Sadikin selaku Kemenkes RI.

Dia mempertanyakan ada apa dibalik branding Rumah Sakit menjadi Rumah Sehat”?.

“Saat ini fakta kita saksikan bersama bahwa produk legislator telah dikangkangi Eksekutif yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mendapat restu Kemenkes RI Budi Gunadi Sadikin,” tutur Hari.

Cara rebranding diakhir masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta hanya pencitraan dalam mengolah kata, sehingga terkesan masih bekerja dengan sisa masa jabatan.

Bahkan bisa disimpulkan Gubernur DKI Jakarta saat ini sudah kehabisan ide dan gagasan yang bisa diwujudkan untuk menjawab kebutuhan warga DKI.(irawan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *