RUU Perampasan Aset Disahkan, DPR Persempit Cakupan, Cegah Penyalahgunaan

Ketua DPR RI Puan Maharani, pimpin rapat paripurna pengesahan RUU perampasan aset menjadi UU, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026)/sriwijayamedia.com-adjie

sriwijayamedia.com – DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU).

Pengesahan tersebut dilakukan pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman, dalam laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset, menjelaskan, bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset diarahkan untuk memperkuat pemberantasan kejahatan sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM).

“Arsitektur utama undang undang ini bertujuan mewujudkan keadilan dan pemulihan dengan empat pilar utama, yakni penghormatan HAM, kepastian prosedur hukum, tata kelola transparan, serta pemulihan aset bagi korban kejahatan.” ujar Habiburokhman.

Habuburokhman juga menjelaskan, ruang lingkup RUU yang semula mencakup 13 jenis tindak pidana kini dipersempit setelah DPR menerima berbagai masukan masyarakat.

“Ruang lingkup difokuskan pada tindak pidana korupsi serta narkoba, penyelundupan manusia, penyelundupan amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak luas pada perekonomian masyarakat,” jelasnya.

DPR juga mempersempit cakupan tindak pidana guna mencegah penyalahgunaan aturan tersebut untuk kepentingan politik maupun pemerasan.

“Telah disusun protokol pengawasan yang ketat serta dibentuk satu lembaga pengawas independen yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI agar berjalan seimbang dan transparan,” ungkapnya.

Setelah pembacaan laporan Ketua Komisi III tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharnani kemudian meminta persetujuan Anggota Dewan yang hadir terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan.

“Setujuu..,” jawan Anggota Dewan yang hadir. (Adjie)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *