Buruh Tuntut Kenaikan Upah Minimum 2027 Sebesar 7,5–9,5 Persen dan PTKP Naik Jadi Rp7,5 Juta

Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal/sriwijayamedia.com-santi

sriwijayamedia.com– Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mendesak pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen.

Selain itu, KSPI dan Partai Buruh juga meminta pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan untuk meningkatkan daya beli pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bacaan Lainnya

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa kenaikan upah minimum harus ditetapkan melalui mekanisme Dewan Pengupahan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang memberikan perlindungan terhadap daya beli pekerja.

“Kenaikan yang kami usulkan adalah 7,5 persen sampai 9,5 persen. Kami berharap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, mengintervensi dengan menggunakan indeks tertentu 0,7. Jangan. Itu harus masuk Dewan Pengupahan,” kata Said Iqbal, dalam konferensi pers secara daring, Senin (16/11/2026).

Menurut Said, penetapan upah minimum harus menghormati mekanisme perundingan dan rekomendasi yang dihasilkan melalui Dewan Pengupahan.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak seharusnya melakukan intervensi yang justru mengurangi nilai kenaikan upah yang seharusnya diterima pekerja.

Secara khusus, Said mengingatkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar tidak kembali mengubah atau membatalkan rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang disampaikan oleh bupati dan wali kota.

Ia menyinggung persoalan penetapan UMSK di Jawa Barat (Jabar) yang sebelumnya menjadi sengketa hukum.

Menurut Said, pemerintah provinsi harus menghormati rekomendasi yang telah disusun melalui mekanisme pengupahan di daerah.

“Kami meminta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, jangan lagi mengubah-ubah UMSK yang direkomendasikan oleh bupati dan wali kota se-Jabar,” tegasnya.

Said juga mengingatkan Gubernur DKI Jakarta agar tidak kembali menggunakan indeks tertentu sebesar 0,7 dalam penghitungan kenaikan upah minimum.

Menurut dia, nilai upah minimum DKI Jakarta yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang perlu menjadi perhatian serius, mengingat tingginya biaya hidup di ibu kota.

“Begitu pula Gubernur DKI, jangan pakai lagi indeks tertentu 0,7 karena upah minimum DKI lebih rendah dari upah minimum Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Malu dong, masa ibu kota lebih rendah, biaya hidupnya lebih tinggi,” imbuh Said.

Ia berharap indeks tertentu yang digunakan dalam perhitungan upah minimum DKI Jakarta dapat ditingkatkan menjadi 0,9 agar kenaikan upah lebih mencerminkan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja.

Terkait proses penetapan upah minimum 2027, Said mengungkapkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan sedang mempersiapkan pembentukan Dewan Pengupahan dan lembaga tripartit nasional yang baru.

Ia memperkirakan proses pembahasan upah minimum tahun depan berpotensi mengalami keterlambatan sehingga nilai kenaikannya kemungkinan baru diketahui pada awal Desember 2026.

“Dugaan saya kemungkinan agak molor memang penetapan upah minimum. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sekitar awal Desember 2026 kita sudah akan mendapatkan nilai kenaikan upah minimum tahun 2027, baik UMK, UMP, UMSK, maupun UMSP,” jelas Said.

KSPI dan Partai Buruh berharap pemerintah segera memastikan proses pembahasan berjalan sehingga pekerja mendapatkan kepastian mengenai kenaikan upah minimum tahun 2027.

Dalam kesempatan sama, Said Iqbal juga menanggapi keluhan pekerja mengenai perusahaan yang belum membayar upah sesuai ketentuan minimum.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan karena upah minimum merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi pengusaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menilai sebagian perusahaan masih menjadikan upah murah sebagai strategi bisnis, alih-alih memperbaiki produktivitas dan efisiensi usaha.

Said mengingatkan bahwa perusahaan menengah dan besar seharusnya memperhitungkan biaya tenaga kerja sejak awal ketika menjalankan usaha.

“Kalau bisa bayar murah, kenapa harus bayar upah layak? Itu cara berpikir pengusaha yang keliru. Tidak semua pengusaha seperti itu, tetapi pengusaha yang nakal harus ditindak,” ujarnya.

Ia juga meminta kalangan pengusaha lebih berfokus pada peningkatan produktivitas, efisiensi biaya logistik, ketepatan pengiriman, dan daya saing industri daripada terus mempermasalahkan besaran upah pekerja.

“Lebih baik kita bicara produktivitas. Kita bicara biaya logistik yang mahal, bagaimana menurunkan biaya logistik, bagaimana produktivitas dinaikkan, dan bagaimana memastikan delivery on time. Itu jauh lebih produktif,” tegasnya.

Selain kenaikan upah minimum, KSPI dan Partai Buruh kembali mendesak pemerintah menaikkan batas PTKP dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.

Said menjelaskan, usulan tersebut sebenarnya sudah disampaikan KSPI dan Partai Buruh sejak peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Monumen Nasional, Jakarta, di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

“KSPI dan Partai Buruh sejak tahun 2025, di hadapan Presiden pada acara May Day di Monas, sudah mengusulkan dari awal PTKP yang sekarang Rp4,5 juta sebaiknya dinaikkan menjadi Rp7,5 juta,” kata Said.

Menurut dia, kenaikan PTKP akan memberikan ruang lebih besar bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena penghasilan yang sebelumnya menjadi dasar pengenaan pajak dapat lebih banyak digunakan untuk konsumsi rumah tangga.

Said menjelaskan bahwa peningkatan daya beli pekerja juga akan memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha kecil dan pekerja sektor informal.

Ketika pekerja memiliki pendapatan yang dapat dibelanjakan lebih besar, perputaran uang di masyarakat akan meningkat, termasuk bagi pedagang makanan, usaha kecil, dan sektor perdagangan lainnya.

“Selisih Rp4,5 juta ke Rp7,5 juta itu Rp3 juta. Buruh pasti belanja. Kalau buruh belanja, pendapatan masyarakat kecil juga naik. Tukang mi ayam, tukang bubur, toko-toko baju, semuanya ikut bergerak,” jelasnya.

Ia menilai kebijakan peningkatan PTKP bukan sekadar memberikan keringanan pajak kepada pekerja, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk memperkuat konsumsi domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Said juga mengkritik pandangan yang menyebut batas PTKP saat ini sudah cukup tinggi karena berada di atas rata-rata upah minimum nasional.

Menurut dia, penggunaan rata-rata upah minimum nasional sebagai pembanding tidak tepat karena mengabaikan kenyataan bahwa terdapat daerah dengan upah minimum jauh lebih tinggi.

Ia mencontohkan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang yang memiliki upah minimum sekitar Rp5,9 juta per bulan.

“Cara menghitungnya bukan di atas rata-rata. Harusnya PTKP itu dihitung dari upah minimum tertinggi di satu kabupaten atau kota. Di mana? Di Kabupaten Bekasi dan Karawang, yang sekarang sekitar Rp5,9 juta,” ungkapnya.

Karena itu, KSPI dan Partai Buruh tetap mengusulkan agar PTKP dinaikkan menjadi Rp7,5 juta per bulan.

Namun, jika pemerintah belum dapat memenuhi usulan tersebut, Said Iqbal meminta setidaknya PTKP dinaikkan menjadi Rp5,9 juta per bulan.

“Memang usulan KSPI dan Partai Buruh Rp7,5 juta. Tetapi kalau itu belum bisa dilaksanakan, ambil Rp5,9 juta,” ulasnya.

Said mengingatkan bahwa pada masa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, KSPI juga pernah memperjuangkan kenaikan PTKP melalui surat resmi, advokasi, dan aksi demonstrasi.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan PTKP menjadi Rp4,5 juta pada masa tersebut, menurut pengalamannya, berkaitan dengan pertimbangan upah minimum tertinggi di daerah.

Karena itu, ia berharap pemerintah menggunakan pendekatan serupa dalam mempertimbangkan penyesuaian PTKP saat ini.

Said juga menilai kenaikan PTKP lebih tepat dijadikan kebijakan jangka panjang dibandingkan pemberian subsidi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) kepada pekerja.

Menurut dia, subsidi pajak yang diberikan pemerintah untuk periode tertentu berpotensi berakhir atau berubah pada tahun berikutnya.

Sebaliknya, perubahan batas PTKP dapat memberikan kepastian yang lebih berkelanjutan.

“Kalau subsidi itu tahun 2027, tahun 2028 bisa hilang. Tahun 2029 bisa hilang. Kan subsidi. Jadi yang benar itu bukan subsidi, tetapi PTKP,” tuturnya.

Ia juga menanggapi kekhawatiran mengenai potensi berkurangnya penerimaan negara dari PPh 21 apabila batas PTKP dinaikkan.

Menurut Said, peningkatan daya beli pekerja dapat mendorong konsumsi masyarakat yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari jenis pajak lainnya, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Selain itu, peningkatan konsumsi juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Said menambahkan bahwa KSPI dan Partai Buruh mendukung apabila Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan menaikkan PTKP.

Ia juga menyatakan telah menyampaikan analisis mengenai kebijakan tersebut kepada Presiden.

Said menegaskan bahwa kenaikan upah minimum dan peningkatan batas PTKP merupakan dua kebijakan yang saling melengkapi dalam memperkuat daya beli masyarakat pekerja.

Kenaikan upah minimum akan meningkatkan penghasilan pekerja, sedangkan kenaikan PTKP akan membantu pekerja mempertahankan bagian penghasilannya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Karena itu, KSPI dan Partai Buruh meminta pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kepentingan penerimaan negara dan dunia usaha, tetapi juga memperhatikan kebutuhan nyata pekerja serta dampaknya terhadap perekonomian nasional.

KSPI dan Partai Buruh mendesak agar pembahasan kenaikan upah minimum 2027 segera dilakukan melalui Dewan Pengupahan, sementara pemerintah diharapkan dapat mengambil keputusan mengenai kenaikan PTKP dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan, atau setidaknya Rp5,9 juta per bulan.(santi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *