sriwijayamedia.com- Sejumlah aktivis dan akademisi menggelar konferensi pers menyampaikan pernyataan sikap dan pandangannya terkait polemik status Gibran Rakabumi Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) saat ini, berlangsung di Sekretariat Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Jalan Matraman Raya No 32B, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026) siang.
Direktur LIMA RAYA sekaligus Pengamat Pemilu Ray Rangkuti menegaskan bahwa Gibran Raka Buming Raka sebaiknya jangan mengundurkan diri terlebih dahulu, karena DPR RI telah melakukan rapat Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan dirinya sebagai Wapres lantaran terjegal surat keterangan (suket) ijazah SMA sebagai syarat untuk menjadi wapres.
Menurut Ray, akan sangat jauh lebih terhormat bagi Gibran jika dimundurkan dan tidak ada tindakan politik lain yang dilakukan oleh Gibran untuk mengulur waktu.
Ia juga memuji langkah DPR RI yang akhirnya bersuara bulat.
Karena itu, kata Ray, jika semua fraksi dengan lebih dari 1/3 anggota DPR RI maka mestinya tidak boleh lagi diperlama-lama.
“Artinya besok surat sudah dibawa ke pimpinan DPR dan DPR mempersiapkan Bamus. Dengan demikian setidaknya pada Senin nanti, rapat paripurna sudah bisa dilaksanakan. Sehingga pada pertengahan Januari seharusnya sudah ada keputusan terhadap status Gibran,” tuturnya.
Ray menegaskan bahwa dalam polemik Gibran bukanlah masalah untuk membenci seseorang.
Meski demikian, Ray mengimbau agar semua pihak bisa mengendalikan diri sehingga gesekan tidak terjadi di masyarakat.
“Kita harap Gibran jangan mudur saat ini karena sudah terlambat lantaran proses HMP di DPR sedang berlangsung. Bagi para pendukung Gibran silahkan melakukan hal-hal yang tidak sampai menimbulkan gesekan. Jangan ada pihak manapun membuat gesekan,” tegas Ray Rangkuti.
Sementara itu, Pakar Politik Effendy Gozali melihat terlalu panjang drama yang dimainkan oleh Gibran untuk mundur dari jabatannya.
Perlawanan yang meminta dia harus melawan dengan membuktikannya di PTUN itu hanya suara Gibran. Sebab, baik Yusril Isa Mahendra maupun pihak istana tidak membenarkan bahwa Prabowo meminta Gibran untuk melawan melalui hukum.
“Di DPR RI tetap harus ada Pansus, kemudian hasilnya diserahkan ke MK. Proses ini cepat. Tidak pernah ada pemakzulan didunia dengan bukti pelanggaran pidana,” papar Effendy.
Setali tiga uang, Akademisi sekaligus Aktivis 98 Ubaidillah Badrun menilai dari kasus Gibran ini ada tiga pelajaran yang didapat yakni pada proses pencalonan dimulai dari putusan MK, perubahan aturan pemilu, dan ijazah.
Kedua, sebaiknya tidak ada lagi dinasti politik dan pembatasan keikutsertaan dalam pemilu jika memiliki dua kekuasaan/jabatan diluar.
DPR juga harus memperbaiki kapasitas. Dari hal ini peraturan pemilu juga perlu dibenahi.
“Ini sejarah pertama yang terjadi di sepanjang sejarah politik dan pemilu Indonesia. Cari simpatik dengan pola-pola playing victim yang ada sebaiknya juga dihentikan. Karena pola-pola yang disuguhkan ke masyarakat berupa pencitraan. Bangsa ini mau dibawa kemana?,” jelas Ubaidilah.(santi)
