sriwijayamedia.com – Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera memberikan sejumlah catatan kritis terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari persoalan harga pangan, pemangkasan anggaran daerah, tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kesejahteraan guru.
Hal itu disampaikan Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional”, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Mardani menegaskan, PKS mengambil posisi kritis, konstruktif, dan tetap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.
Menurut dia, evaluasi terhadap kinerja pemerintah harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan capaian maupun kekurangan yang masih perlu diperbaiki.
“Kita ingin rakyat lebih diutamakan,” ujar Mardani.
Mardani juga mengingatkan agar penilaian terhadap pemerintahan tidak terjebak dalam ruang gema atau echo chamber, yakni lingkungan yang hanya menyuarakan pandangan positif atau sebaliknya terus-menerus menyampaikan kritik negatif.
Menurut dia, perbedaan hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo harus disikapi secara proporsional dengan memperhatikan metode penelitian masing-masing lembaga.
Mardani mengapresiasi capaian pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, terutama terkait produksi beras, ketersediaan pupuk, dan kebijakan yang memungkinkan Indonesia tidak melakukan impor beras.
Keberhasilan menjaga produksi beras dan mengendalikan harga pupuk menjadi kabar baik bagi petani.
Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memastikan masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.
Dia menilai persoalan pangan tidak cukup diukur dari ketersediaan beras, tetapi juga harus mencakup kecukupan protein hewani, sayuran, dan sumber gizi lainnya.
“Di beras sudah oke, tetapi di daging kita masih jauh,” imbuhnya.
Mardani juga menyoroti keterbatasan peran Perum Bulog dalam menyerap dan menguasai cadangan beras nasional.
Ia menyebut porsi cadangan yang dikuasai Bulog masih sekitar 14–15 persen, sementara sebagian besar berada di tangan swasta.
Kondisi tersebut, lanjut dia, membuat kebijakan pemerintah dalam menjaga harga di tingkat petani belum sepenuhnya berdampak pada harga yang dibayar masyarakat.
Ia menyinggung tingginya harga beras di tingkat konsumen yang dalam pemaparannya disebut mencapai Rp15.000 per kilogram.
Karena itu, Mardani mengusulkan agar peran negara dalam pengelolaan dan distribusi bahan pokok diperkuat, sehingga stabilitas harga dapat terjaga dan masyarakat berpenghasilan rendah tidak semakin terbebani.
“Untuk bahan pokok, dominasi negara perlu diperbesar. Kalau perlu, ada proteksi negara karena ini menyangkut stunting dan persoalan gizi masyarakat,” jelasnya. (Adjie)
