sriwijayamedia.com- DPRD Kabupaten OKI menyelenggarakan rapat paripurna XX dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Bupati OKI mengenai Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2026, berlangsung di Gedung DPRD setempat, Senin (7/9/2026).
Rapat paripurna secara resmi dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten OKI Farid Hadi Sasongko, dihadiri Wakil Ketua DPRD OKI, Bupati OKI H Muchendi, para kepala dinas, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.
“Rapat paripurna dinyatakan memenuhi kuorum sesuai ketentuan tata tertib (tatib) DPRD, sehingga seluruh agenda rapat dapat dilaksanakan dan menghasilkan keputusan yang sah,” terang Farid.
Untuk selanjutnya, kata Farid, rapat paripurna lanjutan akan membahas pemandangan umum fraksi yang ada di DPRD OKI mengenai Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Dalam penyampaiannya, Bupati OKI H Muchendi mengarahkan perubahan APBD 2026 pada program yang dinilai prioritas, mendesak, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal, setiap alokasi belanja dituntut memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta menghasilkan manfaat yang terukur,” ucap Bupati.
Menurut Muchendi, perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka dalam struktur anggaran. Penyesuaian dilakukan untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai sasaran, prioritas, dan kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, pengalokasian belanja akan mempertimbangkan skala prioritas, tingkat urgensi, kemampuan pelaksanaan, serta dampak yang dihasilkan.
Belanja daerah terutama diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, meningkatkan kualitas infrastruktur publik, serta mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Dalam Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2026, pendapatan daerah Kabupaten OKI ditargetkan sebesar Rp2,495 triliun.
Sementara penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp66,93 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) audited BPK RI.
Pemanfaatannya akan diarahkan sesuai ketentuan dan kebutuhan pembiayaan daerah dalam perubahan anggaran.
Dengan komponen tersebut, total belanja daerah dalam rancangan perubahan diproyeksikan sebesar Rp2,561 triliun.
“Besarnya anggaran bukan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Yang lebih penting adalah hasil yang dihasilkan dari setiap belanja dan manfaatnya bagi masyarakat,” jelasnya.
Bupati meminta perangkat daerah meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Serapan, menurut dia, tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pelaksanaan APBD.
“Penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan menghindari belanja yang tidak memberikan manfaat yang jelas,” tegasnya.(jay)
