sriwijayamedia.com- Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kota Lubuk Linggau akhirnya angkat bicara terkait polemik keberadaan gudang minuman beralkohol yang berada di kawasan Siring Agung, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau, Sumsel.
SAPMA PP mempertanyakan legalitas kegiatan usaha, legalitas bangunan, mekanisme pengawasan pemerintah, serta transparansi informasi kepada masyarakat.
Disatu sisi, keterangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau (Disperindag) menyebut bahwa gudang tersebut tidak memiliki izin untuk mengedarkan minuman beralkohol di wilayah Kota Lubuk Linggau.
Di sisi lain, Dinas PUPR Kota Lubuk Linggau juga memberikan keterangan bahwa pihaknya tidak menemukan pengajuan maupun penerbitan PBG/IMB untuk lokasi tersebut sejak tahun 2024 dan mempertanyakan kesesuaian fungsi bangunan yang digunakan.
Ketua Cabang SAPMA PP Lubuk Linggau Rendy Darma melalui Ketua Bidang Organisasi SAPMA PP Lubuk Linggau Wiranda Candra menilai permasalahan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa.
“Ini sudah menjadi persoalan kepastian hukum dan akuntabilitas pemerintah. Kalau benar terdapat aktivitas distribusi minuman beralkohol di wilayah Lubuk Linggau. Sementara izin edarnya tidak ada, maka siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan selama ini?,” tanya Wiranda, Rabu (2/9/2026).
Wiranda juga mempertanyakan adanya keterangan sebelumnya yang menyebut bahwa dokumen perizinan gudang tersebut lengkap.
Menurut Wiranda, publik harus diberikan penjelasan secara terang mengenai izin apa yang sebenarnya dimiliki oleh perusahaan tersebut.
Sebab, memiliki legalitas sebagai distributor tidak serta-merta menjawab pertanyaan mengenai kewenangan melakukan peredaran di wilayah tertentu, maupun kesesuaian kegiatan aktual dengan seluruh persyaratan yang diwajibkan.
Karena itu, Wiranda meminta seluruh pihak berhenti bermain dalam wilayah abu-abu.
“Kalau memang izinnya lengkap, buka dan tunjukkan dokumennya kepada publik. Jangan hanya mengatakan lengkap. Masyarakat berhak tahu apa izin yang dimiliki, siapa yang menerbitkan, apa ruang lingkupnya dan apakah kegiatan di lapangan sesuai dengan izin tersebut,” imbuhnya.
Apabila terdapat perbedaan keterangan antara aparat penegak hukum (APH) dan perangkat daerah, maka yang harus dikedepankan adalah klarifikasi berbasis dokumen, bukan saling melempar pernyataan.
SAPMA PP juga mengingatkan agar istilah “hoaks” tidak digunakan secara serampangan untuk membantah kritik masyarakat.
Menurut dia, apabila terdapat informasi yang keliru, maka bantahan harus disampaikan berdasarkan dokumen resmi dan hasil pemeriksaan yang dapat diverifikasi.
Sebaliknya, jika memang ditemukan adanya ketidaksesuaian izin, maka pemerintah dan APH harus berani menyampaikan fakta tersebut secara terbuka.
“Jangan sampai masyarakat yang mempertanyakan legalitas justru dituduh menyebarkan hoaks, sementara kemudian perangkat daerah sendiri memberikan keterangan yang berbeda. Ini harus diluruskan secara terbuka,” tegas Wiranda.
Dampak Miras terhadap Pemuda Tidak Boleh Diabaikan
SAPMA PP Lubuk Linggau juga menyoroti dampak sosial dari peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali.
“Pengawasan terhadap minuman beralkohol bukan semata-mata persoalan perdagangan. Ada aspek ketertiban umum, keselamatan masyarakat, kesehatan, serta perlindungan generasi muda yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” paparnya.
Dia melanjutkan peredaran yang tidak terkendali berpotensi memperluas akses terhadap alkohol dan dapat berkontribusi terhadap berbagai persoalan sosial. Seperti gangguan ketertiban, konflik, kecelakaan akibat konsumsi alkohol, serta terganggunya produktivitas generasi muda.
Jangan tunggu terjadi persoalan besar baru pemerintah bergerak. Pengawasan harus dilakukan dari gudang, distributor, jalur distribusi sampai tempat penjualan,” ujar Wiranda.
Potensi Pajak dan Penerimaan Daerah Juga Harus Diaudit
Wiranda juga mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuk Linggau melakukan pemeriksaan terhadap aspek kepatuhan perpajakan dan penerimaan daerah yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wiranda tidak ingin membuat kesimpulan bahwa seluruh aktivitas perdagangan minuman beralkohol otomatis menjadi objek retribusi tertentu.
Namun, apabila terdapat aktivitas perdagangan dalam skala besar, pemerintah wajib memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan dan kewajiban daerah yang memang melekat secara hukum telah dipenuhi.
“Jangan hanya hitung berapa banyak barang yang masuk dan keluar. Hitung juga kepatuhan administrasinya, transaksi usahanya, kewajiban pajaknya dan kontribusinya terhadap daerah,” tegas Wira.
Desak Pemerintah dan Aparat Buka Hasil Pemeriksaan
Atas polemik tersebut, SAPMA PP Kota Lubuk Linggau menyampaikan beberapa tuntutan.
Pertama meminta Pemkot Lubuk Linggau melakukan verifikasi menyeluruh dan lintas sektor terhadap legalitas gudang tersebut.
Kedua meminta Disperindagkar Lubuk Linggau menjelaskan secara terbuka status izin peredaran minuman beralkohol gudang tersebut.
Ketiga meminta DPMPTSP membuka dan menjelaskan ruang lingkup perizinan yang tercatat dalam sistem OSS ; meminta DPUPR menindaklanjuti persoalan PBG dan kesesuaian fungsi bangunan sesuai kewenangannya.
Selanjutnya meminta aparat penegak hukum memeriksa aktivitas gudang dan jalur distribusinya apabila terdapat dugaan pelanggaran ; meminta dilakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat usaha yang menerima distribusi minuman beralkohol dari gudang tersebut.
Lalu meminta Pemkot melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pajak dan kewajiban daerah yang relevan ; meminta Kapolres Lubuklinggau memberikan klarifikasi terbuka dan berbasis dokumen mengenai pernyataan bahwa perizinan gudang tersebut lengkap ; serta apabila ditemukan pelanggaran, maka penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.
Hukum Jangan Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
SAPMA PP Kota Lubuk Linggau menegaskan bahwa sikap ini bukan bentuk upaya mengganggu dunia usaha. Pelaku usaha yang taat aturan wajib dilindungi.
Namun pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan juga wajib ditindak. SAPMA PP tidak ingin Kota Lubuk Linggau menjadi wilayah yang memberikan ruang bagi aktivitas perdagangan tanpa pengawasan yang memadai.
“Kalau legal, buktikan legal. Kalau izinnya belum lengkap, lengkapi. Kalau melanggar, tindak. Jangan ada permainan data, jangan ada pembiaran, dan jangan ada hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas!,” pintanya.
SAPMA PP Kota Lubuk Linggau menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta seluruh instansi terkait membuka informasi berdasarkan fakta dan dokumen, bukan sekadar pernyataan.
Karena bagi SAPMA PP, persoalan ini bukan hanya tentang gudang minuman keras.
“Ini tentang wibawa pemerintah, ini tentang kepastian hukum, ini tentang keselamatan masyarakat, dan ini tentang masa depan generasi muda Kota Lubuk Linggau,” jelasnya.(mrifa’i)
