Sriwijayamedia.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah menjelang arus mudik Idulfitri 2026.
DPR memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak membebani masyarakat, terutama terkait biaya mudik dan kebutuhan pokok.
Puan mengatakan, kebijakan terkait biaya mudik merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus dikelola secara baik agar tidak memberatkan masyarakat.
“DPR RI memandang bahwa kebijakan terkait biaya mudik menjadi tanggung jawab pemerintah untuk disiasati dan dikelola dengan baik. DPR RI akan memastikan agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah tidak membebani atau memberatkan masyarakat, khususnya menjelang Idulfitri,” kata Puan, dalam keterangan persnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).
Menurut Puan, menjelang Lebaran terdapat sejumlah aspek penting yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Di antaranya adalah biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, hingga kebutuhan sandang masyarakat.
“Menjelang Idulfitri terdapat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian serius, antara lain biaya transportasi, harga sembako, kebutuhan sandang, serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Seluruh aspek tersebut harus dijaga agar tetap terjangkau dan tidak menambah beban masyarakat,” terangnya.
Puan menegaskan bahwa DPR akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah menjelang masa mudik Lebaran.
“Dalam dua minggu menjelang Lebaran, DPR akan meminta pemerintah melakukan mitigasi dan langkah antisipatif secara optimal agar tidak ada persoalan yang luput dari perhatian, baik terkait transportasi, pangan, maupun kebutuhan masyarakat lainnya,” jelas Puan.
DPR berharap pemerintah dapat memastikan kelancaran mudik serta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat selama periode Idulfitri. (Adjie)
