Sriwijayamedia.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan diskusi dan kajian bersama terkait sistem pendanaan politik di Indonesia.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari langkah konkret tim kajian internal Partai Golkar dalam merumuskan format ideal pembiayaan politik berbasis nilai-nilai Pancasila.
“Diskusi ini merupakan bagian dari kajian mendalam DPP Partai Golkar mengenai sistem pendanaan politik, khususnya pembiayaan Pemilu yang selama ini dianggap sangat mahal,” ujar Idrus, kepada wartawan usai pertemuan dengan tim KPK, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (15/5/2025).
Ketua Tim Kajian DPP Partai Golkar ini menjelaskan, tim kajian ini dibentuk atas instruksi langsung Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menyoroti mahalnya biaya politik dalam pidatonya pada puncak peringatan HUT Partai Golkar tahun 2024.
Menurut Idrus, arahan tersebut juga mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto.
“Ketua Umum menekankan perlunya formulasi pendanaan politik yang terinspirasi oleh ideologi Pancasila. Maka dari itu, kita menyusun rumusan yang bukan hanya ideal secara konseptual, tetapi juga aplikatif dalam merespons realitas politik di lapangan,” ungkapnya.
Idrus Marham menyebut, ke depan pihaknya akan terus melakukan diskusi – diskusi dan kajian lanjutan sebagai bagian dari upaya bersama merumuskan sistem pendanaan politik yang murah, efektif, dan mampu menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas.
“Harapan kami, hasil kajian ini dapat menjadi solusi terhadap kompleksitas pembiayaan politik, sehingga Pemilu, Pilkada, Pilpres, maupun Pileg di masa depan bisa dilaksanakan dengan efisien namun tetap berintegritas dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya. (Adjie)
