Sriwijayamedia.com – Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama tiga subholding Pertamina, yakni PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Internasional Shipping, dan PT Kilang Pertamina Internasional, guna membahas tata kelola perusahaan serta kasus yang tengah ditangani aparat penegak hukum.
Dalam pertemuan tersebut, DPR menyoroti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyediaan bahan bakar bagi masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan Pertamina menjalankan bisnisnya secara profesional, efisien, dan menguntungkan bagi negara.
Menurut dia, kepercayaan publik terhadap Pertamina harus segera dipulihkan, terutama setelah munculnya isu terkait kualitas bahan bakar dan dugaan oplosan yang ramai diperbincangkan.
“Kami ingin melihat bagaimana sebenarnya tata kelola di Patra Niaga, Shipping, dan Kilang. Apalagi isu yang berkembang berkaitan dengan kualitas Pertamax yang disebut-sebut ekuivalen dengan Pertalite. Hal ini harus diklarifikasi kepada publik agar kepercayaan terhadap Pertamina tidak semakin menurun,” ujar Herman, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).
DPR, lanjut Herman, juga menyoroti potensi dampak dari turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina.
Menurutnya, jika hal ini tidak segera ditangani, bisa muncul persaingan yang menguntungkan pihak lain di sektor hilir penyediaan bahan bakar.
Oleh karena itu, rapat ini turut membahas strategi pemulihan kepercayaan publik serta perbaikan tata kelola di tubuh Pertamina.
“Kami ingin menggali lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun Komisi XII sebelumnya telah membahas kasus ini, Komisi VI sebagai pengawas BUMN juga berkepentingan untuk memastikan bahwa tata kelola perusahaan dijalankan sesuai prinsip good corporate governance,” pungkasnya. (Adjie)
