Sriwijayamedia.com- Satuan Kerja Khusus (SKK), Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Gas (Migas) melangsungkan pra forum kapasitas nasional (Kapnas) kegiatan usaha hulu migas di wilayah Sumbagsel tahun 2023, di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Selasa (8/8/2023).
Hadir dalam kegiatan itu antara lain Asisten II bidang Ekonomi, Keuangan (E.Keu) dan Pembangunan Setda Sumsel Ir Darma Budhy, ST., MT., Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko, Kepala Perwakilan SKK Migas wilayah Sumbagsel Anggono Mahendrawan, serta perwakilan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di wilayah Sumbagsel.
“Sumsel dianugerahi dengan potensi kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup besar. Berdasar Peraturan Presiden (Perpres) No 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), cadangan minyak bumi Provinsi Sumsel yang sudah terbukti (proven) sebesar 660,2 juta barrel, yang terukur (probable) 181,8 juta barrel, dan tereka (possible) 249,9 juta barrel,” terang Darma Budhy.
Sedangkan gas bumi sebesar 8.659,8 Billion Cubic Feet (BCF) yang terbukti (proven), 2.191 BCF yang terukur (Probable) dan 2.735,1 BCF yang tereka (possible) membuat Sumsel menjadi provinsi yang dikenal sebagai lumbung energi.
Pesatnya perkembangan dan pertumbuhan industri migas bumi di Provinsi Sumsel membuka peluang serta tantangan untuk dikelola secara profesional.
Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha migas yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian fungsi lingkungan serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional sehingga mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional guna mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka kegiatan di usaha hulu migas di Sumsel sangat intensif dan kondusif.
“Sampai saat ini di Sumsel terdapat sekitar 15 KKKS yang memproduksi mengelola WK Migas,” ungkapnya.
Terkait dengan kegiatan hulu migas, telah lama pemerintah daerah berusaha untuk bisa terlibat didalam pengusahaannya.
Bahkan pemerintah pusat telah menetapkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No 37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (PI 10 %) pada wilayah kerja migas bumi.
Aturan ini memungkinkan daerah penghasil terlibat dalam pengembangan migas sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Daerah dapat berperan aktif, baik dalam pembangunan, pengoperasian (migas) dan juga mendapat hasilnya. Dulu sebelum ada PI 10 %, daerah cuma mendapatkan bagi hasil. Sementara peran pemerintah daerah untuk ikut aktif di kegiatan usaha hulu migas serta terlibat dalam kegiatan perusahaan migas dan pengembangan SDM, tidak terlalu aktif dan signifikan,” paoarnya.
Sementara itu, Vice President SKK Migas sekaligus Ketua Panitia Forum Kapnas Erwin Suryadi mengatakan, pada tahun ini Forum Kapasitas Nasional sudah dilakukan di 4 kota, yakni di Surabaya, Sorong, Balikpapan, dan Batam.
Di semua wilayah operasi, SKK Migas konsisten untuk mengembangkan dan mendorong penggunaan produk negeri.
Produk-produk yang akan didorong tersebut mencakup produk UMKM, barang dan jasa, tenaga kerja, pengembangan vendor lokal, industri penunjang sekitar area provinsi operasi dan pengembangan energi.
“Di Palembang, kami memfasilitasi kemitraan antara KKKS dan industri penunjang hulu migas di area Sumbagsel, serta pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta UMKM. Hal ini membantu dalam pertukaran pengetahuan, teknologi, dan keahlian, yang pada akhirnya mendukung pengembangan industri lokal,” imbuhnya.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengajak semua pihak yang terlibat dalam industri hulu migas membangun kolaborasi strategis agar industri ini bisa terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang optimal.
Dengan spirit kolaborasi ini, semakin terbuka peluang bagi pelaku bisnis untuk menjalin kemitraan dengan potensi lokal yang ada.
“Forum Kapnas bisa menjadi platform bagi pelaku industri, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan, dan mengidentifikasi peluang bersama dalam pengembangan sektor migas yang berkelanjutan,” jelasnya.
Melalui diskusi, panel, dan sharing session, peserta diharapkan dapat mencapai pemahaman yang lebih baik tentang peran strategis industri hulu migas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Seluruh pemangku kepentingan telah sepakat pada landasan bisnis utama industri hulu migas saat ini. Pertama, adalah keyakinan bersama bahwa industri ini memiliki peran penting dalam mewujudkan transisi energi menuju net zero emissions.
“Kesepahaman ini juga mendasari pandangan bersama bahwa Indonesia perlu memperbaiki iklim investasinya guna mengamankan investasi hulu migas dalam persaingan yang ketat. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong investasi yang berkelanjutan,” bebernya.(ton)
