Jakarta, Sriwijaya Media – Bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jalan Kuningan Persada, Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan (Jaksel), sejumlah mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kamis (25/3/2021) pagi, menggelar aksi unjuk rasa terkait adanya dugaan mafia Vaksin di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jakarta.
Menurut Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi saat diwawancarai sriwijayamedia.com, pihaknya meminta kepada KPK agar segera turun tangan membongkar dugaan adanya mafia vaksin di lingkaran petinggi BPOM yang membuat distribusi vaksin menjadi terhambat.
“Hingga awal Maret, Indonesia tercatat telah mengamankan 38 juta dosis vaksin Sinovac yang akan didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Namun, diketahui bahwa terdapat kendala dalam distribusi vaksin tersebut,” ujarnya.
Lanjutnya, vaksin saat ini sangat diperlukan masyarakat untuk menghadapi pandemi Covid. Tapi berdasarkan informasi yang kami terima, ada dugaan mafia vaksin yang berusaha mengintervensi petinggi BPOM.
“Bahkan, diduga mafia vaksin dan petinggi di BPOM masih ada hubungan keluarga. Untuk itu, KPK harus mengawasi proses vaksinasi ini, jangan sampai upaya untuk melindungi rakyat malah menjadi praktik bancakan segelintir orang,” jelas Imanuel.
Imanuel mengilustrasikan bahwa saat ini ada anak bangsa yang sama-sama berjuang melawan Covid-19 dengan ikut meneliti demi membuat vaksin. Namun, justru terkesan dihambat dan dihalangi oleh BPOM.
“Saya ambil contoh, saat ini ada anak bangsa yang sedang berjuang meneliti untuk membuat vaksin nusantara. Tetapi terkesan dihambat dan dihalang-halangi dengan tidak dikeluarkannya izin dari BPOM. Ini semakin menguatkan dugaan kita atas adanya permainan mafia vaksin di lingkaran petinggi BPOM,” tandasnya.
Dia melanjutkan, disini ada pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam distribusi vaksin tersebut agar mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya.
“Sejauh ini, program vaksinasi Covid-19 adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19 yang paling efektif. Masyarakat tak sabar menanti untuk dapat mengakses vaksin Covid-19. Namun, distribusi vaksin terkesan berjalan lambat dan tidak merata. Seharusnya para pihak yang terlibat dalam distribusi vaksin ini bertanggung jawab untuk mendistribusikan vaksin secara cepat, adil dan merata,” terangnya.
Sementara itu, Koordinator Aksi (Kotak) Alimun Nasrun menyampaikan tentang pentingnya pendistribusian vaksin Covid-19, khususnya bagi para tenaga kesehatan yang selalu berjuang sebagai barisan terdepan dalam penanggulangan Covid-19.
“Distribusi vaksin Covid-19 ini adalah hal yang sangat dinanti, khususnya bagi tenaga kesehatan yang sejak awal berjuang sebagai garda terdepan melawan Covid-19. Jangan sampai jatuh lebih banyak korban akibat kelalaian pemerintah pusat dan lembaga terkait dalam mendistribusikan vaksin,” ujar Ali.
Ali membandingkan data pasien terjangkit Covid pada saat sebelum adanya vaksin dengan sesudah adanya vaksin, yang menurutnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penurunan jumlah kasus baru di Indonesia.
“Di Indonesia, jumlah kasus baru setiap hari pada Desember 2020 berkisar antara 5.000 sampai 8.000-an kasus per hari. Saat Maret, jumlahnya berkisar di angka 5.000-an kasus per hari. Data ini menunjukkan satu dari dua hal bahwa vaksin tidak memiliki pengaruh terhadap penyebaran Covid-19, atau distribusi vaksin yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” urainya.
Ali menekankan pentingnya untuk mendorong KPK segera turun untuk menyelidiki terkait dugaan permainan mafia vaksin di lingkaran petinggi BPOM.
Dia berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan.
“GMNI akan mendorong lembaga KPK untuk turun tangan menyelidiki dugaan permainan mafia vaksin yang ada di lingkaran petinggi BPOM. Hal ini harus diusut sampai tuntas. Permainan mafia vaksin ini dapat mengancam dan membahayakan nyawa masyarakat Indonesia. Ini harus kita lawan atas nama kemanusiaan,” jelasnya. (far)
