Palembang, Sriwijaya Media – Wakil Walikota (Wawako) Palembang Fitrianti Agustinda, kembali melakukan rapat bersama perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna membahas perkembangan Universal Health Coverage (UHC) atau pencakupan kesehatan universal, di Aula Utama Kantor Bappeda Litbang, Selasa (19/10/2021).
“Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang siap, dalam arti mengakomodir untuk pemberian semacam jaminan hutang untuk membayar pelunasan BPJS Kesehatan bagi warga,” kata Wawako Fitri.
Fitrianti menjelaskan, program Pencakupan Kesehatan Universal ini menargetkan seluruh warga Palembang dapat menikmati pelayanan kesehatan BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Tetapi program yang menargetkan 95% persen dari 1,6 juta jiwa warga Palembang ini belum dapat dikatakan selesai. Sebab data mengatakan bahwa masih ada 8% yang belum terjangkau.
“Syarat untuk UHC dapat dikatakan berhasil itu harus 95%. Saat ini karena ada perubahan data dari Kementerian Sosial (Kemensos), maka tercapainya baru sampai 92% dari target,” tutur Fitri.
Meski begitu, Fitri tetap optimistis untuk mencapai 100 persen mencover warga terlindungi UHC tersebut.
“Untuk menjamin hak masyarakat, Pemkot Palembang akan melanjutkan terus pekerjaannya, baik dari sisi birokrasi dengan BPJS maupun edukasi tentang pelayanan kesehatan kepada warga,” jelas Fitri.(jay)
