sriwijayamedia.com- Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan Kemen Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Agus Wahidin, S.Pd., M.Si., melakukan sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) PKP No 6/2026 tentang bedah rumah merah putih dan petunjuk teknis (juknis) bedah rumah ke kabupaten/kota di Provinsi Sumsel, inisiasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera V, di Auditorium Graha Bina Praja, Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (3/9/3026).
Sosialisasi ini dihadiri langsung Direktur Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan Kemen PKP RI Yunianto Rahadi Utomo, ST., MM., QMPP, Kepala BP3KP Sumatera V Ir Yustin Patria Primordia, ST., M.Si.,
Staf Ahli Gubernur Sumsel bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (E.Keubang) Setda Sumsel Deva Octavianus Coriza, SE., M.Si., Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumsel Ir H Novian Aswardani, ST., MM., IPM., Asean.Eng., beserta jajaran, para Kepala Dinas di 17 kabupaten/kota di Sumsel, serta undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan Kemen PKP RI Agus Wahidin, S.Pd., M.Si., menegaskan bahwa Permen PKP No 6/2026 itu telah diberlakukan sejak 29 Juli 2026 lalu.
“Program Bedah Rumah Merah Putih ini dijadikan Presiden RI sebagai program unggulan. Tahun 2015 hingga 2025 bernama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), kini berganti nama Bedah Rumah Merah Putih,” ucap Agus.
Menurut dia, keberadaan Permen PKP No 6/2026 ini dalam rangka mempermudah, mempercepat, dan membantu masyarakat tidak mampu untuk memperoleh rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni
Dia melanjutkan pada peraturan lama memang banyak memiliki persyaratan. Namun dengan adanya Permen baru ini, persyaratan diringkas dan dipermudah, dari 24 menjadi 10 langkah saja.
“Kalau persyaratannya secara teknis, yakni Warga Negara RI Berkeluarga, masuk dalam desil 1 sampai 4, penghasilan maksimal Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan lainnya,” bebernya.
Secara nasional, program Bedah rumah ditarget 400.000 unit. Sementara Sumsel mendapat alokasi sekitar 13.000 unit rumah, dengan realisasi baru capai persentase 38 persen.
“Makanya kami terus sosialisasi agar program bedah rumah di Sumsel dapat terserap maksimal,” paparnya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang E.Keubang Setda Sumsel Deva Octavianus Coriza, SE., M.Si., mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini.
“Kehadiran kita di sini guna menegaskan komitmen antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Bumi Sriwijaya. Hunian bukan sekadar struktur fisik penopang hidup, melainkan pondasi utama kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia. Rumah yang layak, sehat, dan aman merupakan hak dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara,” jelasnya.
Terbitnya Permen PKP No 6/2026, lanjut dia, memberikan arah kebijakan baru, kepastian hukum, serta tata kelola yang lebih adaptif dalam pelaksanaan program bantuan pemugaran dan perbaikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Diketahui, angka backlog rumah di Provinsi Sumsel sebanyak 1.105.185 Kartu Keluarga (KK), terdiri dari backlog kepemilikan sebanyak 347.091 KK dan backlog kualitas sebanyak 758.094 KK bagi kelompok MBR.
Melalui implementasi program 3 juta rumah, pihaknya mengajak semua pihak daoat meningkatkan kolaborasi strategis dalam kemudahan skema KPR bersubsidi, penataan kawasan permukiman, dan peran aktif pengembang lokal berhasil menyediakan unit rumah baru secara terukur.
“Capaian positif ini tidak sekadar menurunkan jumlah defisit hunian di Sumsel, melainkan juga meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan,” terangnya.
Dia menambahkan penanganan permukiman kumuh dan RTLH di Sumsel, membutuhkan langkah terpadu dan terukur, perlu dilakukan sinkronisasi data melalui pendataan penerima bantuan (by name by address) yang valid, transparan, dan akuntabel agar tidak ada tumpang tindih program.
Kolaborasi multisektor dalam dukungan pembiayaan yang tidak hanya bersumber dari APBN atau APBD, tetapi juga perlu mengoptimalkan potensi pembiayaan kreatif, Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, serta partisipasi aktif swadaya masyarakat.
“Diperlukan standar teknis dan kualitas dalam pelaksanaan fisik bedah rumah wajib mematuhi ketentuan teknis keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan keandalan lingkungan sesuai amanat regulasi terbaru ini,” harapnya.(ton)
