sriwijayamedia.com- Menanggapi dua tahun kepemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (BEMIPI) Dandi Ndakunau menilai narasi “efisiensi” dan “keberpihakan pada rakyat” yang kerap digaungkan nyatanya masih jauh dari praktik kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.
Dalam kajian kritis yang dikeluarkan BEMIPI pada 10 Agustus 2026, antara lain menyimpulkan pada program MBG dan Kopdes menunjukkan pola yang sama, yakni ambisi politik tinggi, persiapan kelembagaan rendah, risiko korupsi dan pemborosan besar.
”Desain program perlu dievaluasi total, bukan sekadar koreksi teknis,” ujar Dandi, di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Menurut dia, klaim efisiensi anggaran belum terbukti menghasilkan perbaikan tata kelola yang substansial. Yang terlihat adalah pengalihan dana besar ke program yang bermasalah
Sementara rencana 10 universitas baru di tengah persoalan pendidikan tinggi yang sudah ada memperkuat kesan bahwa pemerintah lebih fokus pada proyek baru ketimbang memperbaiki sistem yang sudah berjalan.
Belum lagi pelemahan rupiah dan kasus korupsi menambah beban terhadap kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi.
”Secara keseluruhan, narasi “efisiensi” dan “keberpihakan pada rakyat” masih jauh dari praktik kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data,” ungkap Dandi.
Menurut Dandi, yang dibutuhkan bukan hanya koreksi teknis, tetapi evaluasi menyeluruh terhadap desain kebijakan prioritas pemerintahan ini, serta ruang partisipasi publik dan mahasiswa yang lebih luas dalam pengawasan dan perumusan kebijakan.
BEMIPI juga menemukan kritis dalam MBG, diantaranya pemborosan, dimana audit BPKP menemukan pemborosan mencapai Rp10,5 triliun per tahun.
Jumlah dapur MBG yang membengkak yakni dari target awal sekitar 21.000 SPPG menjadi hampir 28.000 titik.
”Kelebihan 6.877 titik berpotensi memboroskan lebih dari Rp1 triliun per bulan,” imbuh Dandi.
Untuk menggaungkan kritisnya, BEMIPI berencana akan menggelar aksi menyampaikan pendapat di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat. (Santi)
