sriwijayamedia.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) mengklaim akan merumuskan dahulu penyebab terjadinya fenomena antrian pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi (solar dan pertalite) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam wilayah Sumsel.
Hal tersebut disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc., usai memimpin rapat membahas penyelesaian permasalahan antrian BBM bersubsidi (solar dan pertalite) di SPBU dalam wilayah Provinsi Sumsel, Jum’at (3/7/2026).
“Ya, kita mencoba merumuskan dahulu apa sih penyebab terjadinya fenomena yang ada di lapangan. Kita tahu antrian-antrian panjang, dan tidak hanya Sumsel tetapi se Sumatera,” terang Basyaruddin.
Dia mengaku rumusan ini nanti akan menjadi masukan bagi Gubernur Sumsel untuk rapat selanjutnya, sebelum pengambilan kebijakan.
“Misalnya kita lihat tadi data Pertamina maupun Dinas ESDM. Itu usulan kuotanya tinggi, tapi yang dapatnya sedikit, itu kan jadi masalah,” ujarnya.
Pun untuk kuantitas SPBU. Jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, Sumsel masih sedikit, sekitar 186 SPBU. Terlebih adanya kenaikan harga BBM yang cukup signifikan membuat banyak orang bermigrasi ke solar.
“Makanya terjadi penumpukan, sementara kuotanya sedikit, dan SPBU sedikit. Jika SPBU banyak, mungkin dapat mengurangi titik-titik antrian,” paparnya.
Sebagai bentuk strategi meminimalisir antrian, setiap pemilik kendaraan wajib menggunakan barcode. Apabila tidak sesuai dengan STNK, maka tidak bisa mengisi BBM.
“Soal kuota nanti akan kita diskusikan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). Mengingat sebelum tutup buku 2026, kuota tidak mampu mencover kebutuhan masyarakat,” jelasnya.(ton)
