sriwijayamedia.com- Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan serta terjadinya perubahan harga BBM menjadi penyebab antrian panjang yang terjadi di sebagian besar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sumsel.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Energi Dinas ESDM Provinsi Sumsel Akhirul Jaya Wardhana, ST., M.Eng., usai menghadiri rapat pembahasan upaya penyelesaian permasalahan antrian BBM subsidi di SPBU dalam wilayah Provinsi Sumsel, Selasa (7/7/2026).
Rapat dipimpin langsung Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc.
“Hasil analisa kita, ada dua penyebab utama terjadinya antrian panjang di SPBU. Pertama perihal masalah kuota BBM subsidi yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kedua adanya perubahan harga BBM sehingga ada perbedaan mencolok antara harga BBM subsidi dengan non subsidi,” terang Kepala Bidang (Kabid) Energi Dinas ESDM Provinsi Sumsel Akhirul Jaya Wardhana.
Dia memastikan kuota BBM dimungkinkan belum mencukupi untuk kebutuhan kendaraan di Sumsel.
Sementara perihal perubahan harga, kata dia, selama ini pemilik kendaraan biasanya mengisi BBM non subsidi, namun sejak terjadinya kenaikan harga BBM akhirnya pemilik beralih ke BBM subsidi.
“Artinya makin bertambah konsumen untuk BBM jenis subsidi. Sementara kuota untuk Sumsel yang sudah disetujui pemerintah pusat sekitar 632.000 kilo liter (kl),” paparnya.
Dia melanjutkan kuota BBM subsidi di Sumsel makin berkurang juga dipicu karena kebutuhan tinggi, terutama melayani kendaraan-kendaraan yang berasal dari luar Sumsel.
Pemerintah daerah, baik kabupaten/kota dan provinsi hanya mengusulkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Artinya usulan dari kita semuanya sudah dipertimbangkan, berapa jumlah kendaraan, dan kebutuhan masyarakat. Semua sudah diperhitungkan. Namun kembali realisasi atau penetapan dilakukan pemerintah pusat,” ucapnya.
Dia mengilustrasikan seperti di tahun 2026, usulan diangka sekitar 2 juta kl dan disetujui hanya 632.000 kl. Kita sudah melakukan usaha untuk mengajukan penambahan. Biasanya setelah berjalan pasti ada evaluasi,” imbuhnya.(ton)
