Sriwijayamedia.com – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Saiful Huda meminta pemerintah memperketat pengawasan transportasi menjelang arus mudik Lebaran 2026, terutama terkait lonjakan harga tiket, kendaraan over dimension over load (ODOL), hingga tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pemudik sepeda motor.
Hal tersebut disampaikan Saiful dalam forum Dialektika Demokrasi bertema “Sinergi Pemerintah dan Stakeholder Buat Mudik 2026 Aman dan Nyaman” yang digelar KWP bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menurut Saiful, pemerintah harus memastikan tarif tiket transportasi tetap terkendali agar masyarakat tidak terbebani saat ingin pulang ke kampung halaman.
Saiful menegaskan, tradisi mudik yang telah menjadi momen penting bagi jutaan keluarga Indonesia tidak boleh terganggu oleh lonjakan harga.
“Jangan sampai masyarakat ingin mudik tapi terhalang tiket yang naik. Pertemuan keluarga yang sudah setahun ditunggu tidak boleh terganggu karena hal ini,” kata Saiful.
Selain harga tiket, Komisi V juga menyoroti keberadaan kendaraan besar yang melanggar aturan dimensi dan muatan atau ODOL.
Kendaraan jenis ini dinilai kerap menjadi penyebab kecelakaan serta kerusakan jalan, sehingga perlu penindakan tegas di lapangan.
Saiful juga mengingatkan potensi gangguan pada layanan transportasi, termasuk keterlambatan jadwal perjalanan, terutama di sektor penerbangan.
Menurut dia, koordinasi antarinstansi harus diperkuat untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik.
Isu lain yang mendapat perhatian adalah maraknya angkutan mudik ilegal atau yang disebutnya sebagai “angkutan umum zombie”.
Modus ini biasanya menggunakan mobil pribadi atau kendaraan perusahaan yang dioperasikan layaknya angkutan umum tanpa pengawasan keselamatan yang memadai.
“Beberapa kecelakaan fatal beberapa tahun lalu terjadi karena kendaraan semacam ini beroperasi bolak-balik tanpa pengawasan. Ini harus diawasi secara langsung,” paparnya.
Dalam hal infrastruktur, Komisi V terus berkoordinasi dengan kementerian terkait dan kepolisian untuk memperkuat pengawasan serta memastikan kesiapan sarana-prasarana di jalur mudik.
Hal tersebut mencakup perbaikan jalan rusak, pemasangan lampu penerangan di titik rawan kecelakaan, serta pengelolaan rest area agar tidak menjadi titik kemacetan.
Dirinya juga meminta Badan Pengatur Jalan Tol untuk memastikan standar pelayanan minimum di jalan tol terpenuhi, termasuk penyampaian informasi rekayasa lalu lintas seperti skema one way secara berkala kepada masyarakat.
Selain faktor infrastruktur, Saiful menyoroti potensi risiko cuaca selama masa mudik.
Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), periode mudik diperkirakan masih berada dalam musim hujan yang berpotensi menimbulkan banjir dan kondisi jalan licin di sejumlah wilayah.
“Kami minta BMKG terus memperbarui informasi cuaca agar masyarakat dapat menyesuaikan rencana perjalanan mereka,” ungkap Saiful. (Adjie)
