Sriwijayamedia.com – Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Trisakti Faiz Nabawi, menyatakan sikap tegas menolak revisi Undang-Undang (UU) No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurutnya, revisi tersebut berpotensi mengancam prinsip supremasi sipil dan demokrasi yang menjadi fondasi reformasi 1998.
“Kami menolak revisi UU TNI karena bertentangan dengan semangat reformasi yang mengedepankan supremasi sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia,” ujar Faiz, dalam keterangannya, Rabu (12/3/2025).
Faiz menyoroti beberapa poin dalam revisi yang dinilai bermasalah, salah satunya terkait perluasan fungsi TNI dan peluang perwira aktif masuk ke ranah sipil.
Menurutnya, hal ini dapat menimbulkan benturan kepentingan serta membuka celah bagi pemerintahan yang lebih otoriter.
“Jika perwira aktif diizinkan masuk ke jabatan sipil, ini bukan hanya menciderai profesionalisme TNI, tetapi juga berisiko membawa Indonesia kembali ke sistem militeristik seperti di era Orde Baru,” tegasnya.
Ia juga mengkritik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan ruang bagi perwira aktif TNI dan Polri di kementerian serta lembaga pemerintahan.
Ia menilai langkah tersebut bertolak belakang dengan semangat reformasi yang menegaskan pemisahan antara ranah militer dan sipil.
“Kebijakan ini menunjukkan bahwa Prabowo masih terjebak dalam romantisme Orde Baru yang mengabaikan supremasi sipil. Seharusnya, reformasi dimaknai sebagai upaya memperkuat demokrasi, bukan justru menggerogotinya,” tuturnya.
Faiz menegaskan bahwa Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti akan terus mengawal isu ini demi menjaga demokrasi yang telah diperjuangkan selama 27 tahun terakhir.
“Kami menyerukan kepada seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil untuk bersama-sama menolak revisi ini demi menjaga tatanan demokrasi yang sudah kita bangun dengan susah payah,” pungkasnya.(santi)
