Sriwijayamedia.com -Politisi Partai Demokrat Herman Khaeron, menegaskan bahwa pemagaran laut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.
Ia menyoroti pentingnya menjaga laut sebagai common property yang diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Kelautan dan Undang-Undang Pesisir.
“Laut harus menjadi open access sebagai common property. Jika ada pihak yang mengkaplingkan laut tanpa dasar hukum yang jelas, itu adalah pelanggaran,” ujar Herman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
Herman menyoroti kejanggalan terkait adanya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut, yang seharusnya menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN.
Menurutnya, HGB biasanya berlaku atas tanah di daratan, bukan wilayah laut. Ia meminta pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan ini untuk bertanggung jawab.
Ketua BAKN DPR RI ini mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan pembongkaran pemagaran laut tersebut.
“Presiden dengan jelas memerintahkan pembongkaran, tinggal memastikan sisi administrasi dan penyelesaian kesalahan yang ada. Karena ini menjadi isu publik, maka BAKN juga dapat melakukan telaahan dan investigasi,” tuturnya.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk segera mengusut kasus ini. Herman menekankan pentingnya memastikan bahwa penggunaan laut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Jika wilayah tersebut akan digunakan untuk reklamasi, prosesnya harus dilakukan secara legal dan transparan.
“Laut adalah milik bersama. Jangan ada aktivitas yang menghambat masyarakat. Semua pihak harus menjaga agar aturan main dijalankan dengan benar,” pungkas Herman.
Masalah pemagaran laut telah menjadi perhatian publik, dengan harapan pemerintah segera menyelesaikan isu ini demi kepentingan masyarakat luas dan kelestarian laut sebagai sumber daya bersama. (Adjie)
