Sriwijayamedia.com – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait polemik Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang ditolak oleh pengusaha dan buruh.
Partai Gelora akan menyampaikan pemikiran terkait skema TAPERA yang bisa diterima semua pihak berdasar literasi di beberapa negara.
“Menyediakan perumahan bagi rakyat memang kewajiban dan menjadi tugas pemerintah. Tapi skemanya ini yang memang harus dipikirkan. Yang ditolak ini sebenarnya soal skemanya, bukan Tapera-nya,” kata Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Antar Lembaga (Jasama) DPN Partai Gelora Ratu Ratna Damayani, dalam diskusi Gelora Talks dengan tema ”Tapera: Gaji Sudah Tipis Hidup Makin Miris, Kemana Mengadu?’, di Jakarta, Rabu (12/6/2024) sore.
Berdasar literasi di beberapa negara, kata Mia, sapaan akrab Ratu Ratna Damayani, memang ada pelibatan dari partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan oleh negara bagi warganya.
Namun, hal itu dapat diterima karena pemerintahannya bisa mengkomunikasikan secara intensif mengenai tujuan penyediaan perumahan tersebut bagi warganya, dengan sangat baik.
“Sehingga pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada publik secara komprehensif dan intensif. Libatkan DPR dan stakeholder lainnya untuk membahas soal TAPERA ini,” tuturnya.
Bagi buruh, lanjut Mia, pungutan TAPERA ini semakin membebani kemampuan ekonomi mereka, dan berdampak terhadap daya beli masyarakat pada umumnya.
“Ini menjadi catatan Partai Gelora, bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah dirasa tidak intensif, kurang menyeluruh, sehingga menjadi polemik dan kontraksi luar biasa di masyarakat,” jelasnya.
Mia mengatakan, polemik soal Tapera ini, menjadi pembahasan khusus di internal Partai Gelora.
Rekomendasi dari pembahasan ini nantinya akan disampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Ini tentu saja menjadi PR besar kita bersama. Kita akan menyusun pemikiran-pemikiran dari Partai Gelora. Kita banyak membaca literasi di banyak negara, kita akan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pak Prabowo untuk satu skema yang tepat, untuk menjawab kebutuhan penyediaan perumahan rakyat kita,” imbuh Mia.
Sementara itu, Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Riden Hatam Aziz meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) No 21/2024 yang mengatur tentang Penyelenggaraan TAPERA segera dicabut.
“Kita sudah banyak dipotong untuk BPJS Kesehatan, JHT, belum PPh. Itu potongan pajaknya saja bisa 1 jutaan, sementara gaji hanya upah kita sekitar 3,4, 5 jutaan. Jadi gaji kita bukan hanya tipis, tapi sudah habis dipotong, potong-potong lagi. Makanya buruh akan demo Kemenkeu agar pemerintah mencabut PP tersebut,” tegas Riden Hatam Aziz. (adjie)
