Sriwijayamedia.com – Wakil Ketua MPR RI Prof Dr Ir Fadel Muhammad menegaskan dimasa depan kemajuan Indonesia akan ditentukan oleh daerah.
Menurut Fadel, jika daerahnya maju, maka bangsa Indonesia juga akan mengalami kemajuan. Tetapi, jika daerah terus tertinggal, niscaya kemajuan Indonesia hanya akan menjadi impian saja.
Hal ini disampaikan Fadel, saat menjadi narasumber kuliah umum di hadapan 100 peserta program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII/2024, di Gedung Lemhanas, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Fadel menyayangkan, potensi kemajuan daerah yang masih dihadapkan pada beberapa persoalan pelik, antara lain banyaknya aktor politik yang turut memainkan kekuasaan di daerah, sementara kemampuan sumberdaya mereka yang belum cukup mumpuni.
“Banyak diantara mereka yang kaget dan demam panggung, memegang kekuasaan di daerah. Akibatnya, malah melakukan tindak pidana korupsi. Dan itu sudah terbukti dari banyaknya kepala daerah yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Fadel Muhammad.
Sejauh ini, kata Fadel, persoalan pelik yang mengganjal potensi kemajuan daerah, itu belum benar-benar bisa diatasi.
Terbukti, baik dana APBD maupun dana transfer pusat ke daerah yang nilainya sangat besar, belum mampu mencapai hasil yang diharapkan.
Dimana-mana, kata dia, masih ditemukan angka kemiskinan dan jumlah pengangguran yang sangat tinggi dan itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah, yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Pengamatan saya mengatakan, manajemen pemerintahan daerah sudah ketinggalan zaman, harusnya mereka mengikuti perkembangan yang ada. Kita membutuhkan collaborative governance, dan itu belum dimiliki oleh pemerintah daerah,” ungkap anggota DPD dapil Provinsi Gorontalo ini.
Dalam sistem collaborative governance, menurut Fadel, pemda harus memiliki pola pikir bahwa APBD merupakan modal, yang berfungsi untuk menumbuhkan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan. Jangan sampai seperti pada kasus Maluku Utara maupun Sulawesi Tengah.
Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 27%, sedangkan di Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya sebesar 20%, tetapi jumlah orang miskin dan penganggurannya masih tinggi.
“Inilah bukti pertumbuhan ekonomi yang tidak bagus. Seharusnya, pemda memakai anggaran yang ada untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Misalnya sektor perikanan dan pertanian,” jelas Fadel. (Adjie)
