Sriwijayamedia.com – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto untuk kesekian kalinya memohon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak lambat dan gerak cepat mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Formula E.
“KPK jangan lambat. Jangan nanti akhir 2023 baru sok sibuk urus Formula E. Fakta-fakta hukum sudah jelas, gas pol lah. Nanti kalau prosesi Pemilu sudah bergulir, bakal dituduh politisasi,” tegas Hari Purwanto, Senin (5/12/2022).
Hari menyoroti fenomena Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang belum menjelaskan alasan pencopotan para petinggi Jakpro yang dinilai kinerjanya kurang baik dan tidak menutup kemungkinan imbas dari LPJ Formula E yang tak kunjung disampaikan.
“Tetapi kan tidak mungkin dicopot kalau performa baik. Jadi tidak salah kalau dikaitkan dengan pergelaran Formula E. Ditambah lagi, sebagai penyelenggara, Jakpro belum juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban. Dari perhitungan kasar, kegiatan ini kan rugi,” sebutnya.
Kendati demikian, Hari masih berhusnudzon adanya itikad Heru atas pencopotan Dirut Jakpro. Nampaknya, pencopotan tersebut menjadi bagian dari strategi besar Gubernur untuk menyehatkan BUMD.
“Jakpro kan bukan yang pertama direstrukturisasi. Sepertinya BUMD lain bakal menyusul. Terutama BUMD yang diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten dan penyebar kebencian. Saya juga sarankan, sapu bersih BUMD yang diisi oleh provokator yang tidak cakap bekerja,” terangnya.
Hari melanjutkan bahwa sesuai jadwal, Jakarta masuk di kalender bulan Juni 2023. Dan tentunya akan dipaksakan harus jadi.
“Kan komitmen fee dibayarkan untuk 3 gelaran. Malah saya curiga, akan dihabiskan tahun depan. Sebab, Jakarta satu satunya yang menggelar race 2 hari berturut-turut. Artinya, mereka juga paham kok kalau komitmen fee itu bermasalah. Makanya harus jadi. Saran saya, Pak Heru jangan terjebak,” jelasnya.(Irawan)
