Sriwijayamedia.com – Hj Meilinda, MM., resmi menakhodai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Getaran Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU) Sumsel. Hal itu ditandai dengan dilantiknya pengurus oleh Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GARPU Pietra M Paloh, Minggu (30/10/2022).
Pelantikan pengurus DPW GARPU Sumsel disaksikan Gubernur Sumsel sekaligus Ketua DPW NasDem Sumsel H Herman Deru.
Ketua DPW NasDem Sumsel H Herman Deru mengatakan GARPU merupakan suatu organisasi yang sangat membantu tugas Gubernur dan juga sebagai Ketua DPW NasDem Sumsel.
“Karena kepedulian terhadap UMKM dan pelaku pedagang kecil ini tidaklah cukup hanya diselesaikan dengan satu atau dua orang saja ataupun organisasi saja,” ujarnya.
Deru menyebutkan GARPU terlibat langsung dalam tiga hal yakni memberikan keterampilan kepada pelaku usaha, menjembatani untuk permodalan, dan membuka pasar bagi pedagang UMKM yang ada di Sumsel.
Sementara itu, Ketua DPW GARPU Sumsel Hj Meilinda melalui siaran persnya mengatakan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin wadah UMKM Partai NasDem ini merupakan sebuah amanah yang memiliki nilai tersendiri.
Sektor UMKM merupakan salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pembangunan di Sumsel.
“Momentum yang baik ini memiliki makna tersendiri bagi kami sebagai bagian dari UMKM. Sebab dengan diresmikan pengurus DPW GARPU Sumsel secara langsung oleh Ketum Pietra Paloh, maka akan menambah power bagi para pegiat perjuangan ekonomi rakyat agar berdaulat mencapai kemajuan untuk semua,” jelasnya.
Dia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketum DPP GARPU atas kepercayaan dan dukungannya.
Sekretaris Umum DPW GARPU Sumsel, Adis Oktaviani menambahkan pada dasarnya proses pendampingan pelaku UMKM telah dilakukan dengan masif sebelum pihaknya ditunjuk sebagai pengurus DPW GARPU Sumsel.
Namun dengan adanya legalisasi GARPU Sumsel, pihaknya berharap dapat mendorong sinergitas antar stakeholder dalam cakupan yang lebih luas.
Apalagi pasca pandemi Covid 19, dimana wabah tersebut telah memberikan stimulus negatif sehingga terjadi perlambatan terhadap UMKM.
“Untuk itu, dalam hal mengatasi masalah itu, kami mengajak seluruh setekholder, baik dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk berusaha menumbuhkembangkan wirausaha baru,” bebernya.(ocha)
