Subulussalam, Sriwijaya Media – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Subulussalam H Sairun, S.Ag., akhirnya angkat bicara terkait pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Saya sangat menyayangkan sikap para guru PPPK yang terlalu spontanitas menyikapi informasi tentang pembayaran gaji PPPK. Padahal kami (Disdikbud) belum menyampaikan pernyataan resmi terkait pembayaran gaji guru PPPK,” kata H Sairun, Jum’at (3/6/2022).
Sebagai solusi, kata dia, Disdikbud Subulussalam telah menjadwalkan mengundang seluruh guru PPPK menyampaikan hasil rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Subulussalam beberapa hari lalu pekan depan.
Bahkan dalam pertemuan itu, juga ada Dinas Keuangan, dan Kepegawaian membahas soal pembayaran gaji guru PPPK.
“Perlu kami sampaikan bahwa kuota formasi PPPK yang dibuka oleh Pemkot Subulussalam melalui Disdikbud secara ketersediaan anggaran belum memungkinkan dengan keadaan keuangan daerah tahun 2021 saat itu. Tapi kami meyakinkan bapak Walikota agar nasib para guru honorer bisa diperjuangkan dengan harapan gaji PPPK bisa tercantum melalui penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) 2022,” terangnya.
Berdasar keterangan Bappeda, lanjut Sairun, gaji guru PPPK tidak tertampung melalui dana DAU tahun 2022. Sementara tahun ini SK PPPK harus diterbitkan oleh BKN.
Untuk itu, Bappeda serta Dinas Keuangan harus bekerja keras menyiasati sehingga bisa mengakomodir gaji PPPK. Tentunya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
“Untuk ujian PPPK tahap 3 sedang kita kaji. Tidak tertutup kemungkinan seleksi PPPK ditiadakan tergantung nanti hasil kajian dengan pimpinan,” paparnya.
Dia mengingatkan para guru PPPK bahwa rumah guru PPPK adalah di Disdikbud dan PGRI.
Jika ada permasalahan apapun silakan berkoordinasi dan berkonsultasi ke rumah sendiri dan tidak langsung menyerahkan permasalahan diluar rumah sendiri.
“Ingat jika saudara berjuang, kami pun akan berjuang. Hargai perjuangan pemerintah demi kemaslahatan para guru PPPK,” jelasnya.(mha)
