Palembang, Sriwijaya Media- Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel. Predikat WTP yang ke 11 tersebut diterima langsung Walikota (Wako) Palembang Harnojoyo di Kantor BPK Perwakilan Sumsel, Selasa (11/5/2021).
Wako Palembang H Harnojoyo mengaku merasa sangat bersyukur karena Pemkot Palembang bisa meraih opini WTP yang disebut sebagai penghargaan tertinggi untuk proses akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Terlebih lagi, opini WTP kini diraih untuk kesebelas kali.
Politisi Demokrat ini juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran DPRD, Forkopimda dan seluruh OPD yang turut melakukan berbagai upaya perbaikan tata kelola pemerintah agar berjalan dengan baik.
Apa yang telah diraih oleh Pemkot Palembang saat ini, lanjut Wako, merupakan bentuk komitmen terkait pengelolaan keuangan pemerintah yang telah tersusun.
“Kami tidak akan puas diri akan predikat ini, justru ini menjadi pemicu bagi Pemerintah kota untuk dapat lebih sungguh-sungguh,” tutur Harnojoyo.
Dalam hal ini, Pemkot Palembang juga masih akan terus berupaya dalam melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel, lebih bertanggung jawab serta sesuai dengan aturan berlaku.
“Alhamdulillah ini yang ke 11 yang telah kita raih secara berturut-turut, dan apa yang menjadi catatan akan kita perbaiki dan perhatikan,” terang Wako.
Sementara itu, Ketua DPRD kota Palembang, Zainal Abidin menyampaikan apresiasinya atas predikat WTP yang telah diraih oleh Pemkot Palembang.
“Alhamdulillah Pemkot Palembang sudah mendapatkan WTP lagi. Tapi sekali lagi, hal-hal yang berkenaan dengan pemeriksaan, kita sebagai fungsi DPRD sebagai pengawasan,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BPK RI Sumsel Harry Purwaka mengungkapkan opini WTP yang diberikan BPK didasari atas pertimbangan yang akurat menyangkut masalah pengelolaan keuangan daerah, kewajaran informasi serta ketepatan waktu penyampaian laporan.
“Bagi daerah yang berhasil mendapat WTP berturut-turut tetap harus lakukan pembenahan agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” jelasnya. (jay)
