KAYUAGUNG-Setelah sekian lama tidak berada di Kabupaten OKI, Bupati H Iskandar, SE akhirnya muncul ke permukaan. Bupati OKI lebih memilih menghadiri pelantikan pengurus PWI Sumsel di Griya Agung, Palembang, ketimbang ngantor di Bumi Bemde Seguguk OKI, Selasa (5/3).
Bupati OKI ikut menghadiri pelantikan pengurus PWI bersama Gubernur Sumsel, H Herman Deru, Ketua 1 BPK RI, Agung Firman Sampurna, Bupati Ogan Ilir dan Forkopimda Provinsi Sumsel.
Keberadaan Bupati yang jarang di tempat sangat disayangkan seluruh elemen masyarakat OKI. Peran Bupati OKI dalam mewujudkan visi misi sangat dinanti. Lebih-lebih, sebagian warga yang terkena bencana dampak banjir dan banyaknya penderita DBD butuh action pemerintah.
“Kami berharap Bupati lebih mementingkan dan fokus mengurilusi rakyatnya ketimbang hal lainnya. Saat ini banyak masyarakat di Celikah yang terkena banjir maupun permasalahan lainnya. Seharusnya bupati dapat mencarikan solusi. Peran Bupati sangat dibutuhkan masyarakat saat ini,”papar Sondi, salah satu warga Kayuagung, Selasa (4/3).
Pengamat politik Sumsel, Amrizal A Roni menilai keberadaan Bupati yang sering berada di luar Kabupaten OKI memicu pertanyaan dan perspektif lain, terutama menyangkut kinerja yang dilakukan orang nomor satu di OKI.
Amrizal mengatakan, kepergian Bupati dalam waktu yang cukup lama tentunya menyisakan pertanyaan bagi publik. Sebagai kepala daerah yang baru saja dilantik, seharusnya Bupati lebih giat membangun dan menguruai rakyat, sesuai dengan janji politiknya saat mencalonkan kembali untuk periode kedua.
“Termasuk jika sedang dalam masa cuti, tentunya sudah sewajarnya publik mendapat informasi yang jelas atas keberadaan. Apa yang diminta masyarakat agar Bupati lebih fokus mengurusi rakyat itu sangat dinantikan,” ujar Amrizal.
Dia menilai masa cuti perlu dikaji ulang mengingat 15 Januari lalu Iskandar baru dilantik sebagai Bupati terpilih.
“Artinya, hanya dalam dua bulan berselang setelah pelantikan, sudah cuti. Rata-rata, kepala daerah mrnjalankan rutinitas kerja menuntaskan program 100 hari pasca pelantikan,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta lembaga DPRD dapat menjalankan fungsinya mengawasi jalannya roda pemerintahan, bukan justru sibuk mencari simpati masyarakat jelang pelaksanaan pemilihan.
“Publik sekarang sudah berpikir lebih kritis. Publik harus tahu kemana selama ini Bupati pasca pelantikan. Kalau jelas, mungkin tidak ada asumsi-asumsi yang menyesatkan,” jelasnya.
Dia juga meminta Bupati OKI lebih memilih tinggal diwilayah yang dipimpinnya, ketimbang diluar OKI.
“Jika nakhoda sering diluar, maka bawahanpun ikut-ikutan. Wajar jika pelayanan terganggu. Kondisi perkantoran pun terlihat lenggang. Ya, kehadiran pimpinan sebetulnya membawa energi positif terhadap bawahan, termasuk masyarakat yang tengah dilanda bencana,” terangnya.
Meski demikian, sesuai hierarki, Bupati mempunyai bawahan yang bertugas untuk melakukan pengawasan, tetapi alangkah baiknya kalau Bupati harus berada di daerahnya.
“Memang tidak serta merta ketidakhadiran Bupati lantas roda pemerintahan jadi terhenti. Namun secara etika, yang bertanggung jawab semua kembali ke Bupati. Untuk hal tertentu, OPD memang tidak bisa mengambil kebijakan,” terangnya.(jay)
