H Iskandar : Berharap Kran Dana Pusat Dibuka Atasi Keterbatasan Dana Infrastruktur

H Iskandar : Berharap Kran Dana Pusat Dibuka Atasi Keterbatasan Dana Infrastruktur
Koordinator Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (APKASI) Regional Sumatera, H Iskandar, SE saat rapat koordinasi di Sekretariat APKASI di Jakarta, Senin (5/6) kemarin.

JAKARTA-Anggaran infrastruktur di Pulau Sumatera yang terbatas menjadi permasalahan pelik dialami sebagian besar daerah. Itu diluar dari permasalahan lain seperti faktor geografis, curah hujan tinggi hingga kelebihan tonase kendaraan.

Bacaan Lainnya

Persoalan infrastruktur ini menjadi bahasan utama para Bupati se Sumatera yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (APKASI) Regional Sumatera, saat rapat koordinasi di Sekretariat APKASI di Jakarta, Senin (5/6) kemarin.

Rapat yang dipimpin Koordinator APKASI Regional Sumatera H Iskandar, SE yang juga Bupati OKI mengatakan kerusakan infrastruktur di daerah juga memerlukan perhatian pemerintah pusat dan Provinsi.

“Daerah mengalami kesulitan untuk membangun dan memelihara infrastruktur. Masalah ini patut menjadi perhatian bersama sehingga perlu menjadi rekomendasi kita ke pemerintah pusat,” kata Iskandar.

Permasalahan ini semakin pelik, kata Iskandar, seiring dengan adanya pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pusat.

“Kita semua memang sedang berhemat sehingga berpengaruh terhadap perbaikan infrastruktur yang direncanakan,” tutur Iskandar.

Iskandar mengilustrasikan di Kabupaten OKI, anggaran infrastruktur jalan yang tersedia berkisar Rp200miliar dari APBD Rp1,9triliun. Jumlah ini jauh dari cukup untuk memperbaiki total panjang jalan kabupaten yang mencapai 15.000 km. Ditambah lagi kultur jalan yang dibangun sebagian besar berada di atas lahan gambut.

Terpisah, Kepala Dinas PU Tata Ruang OKI, Ir H Hafidz, MM mengatakan membangun jalan di lahan gambut membutuhkan biaya lebih besar.

“Pemadatan dan pengerasan struktur jalan menjadi permasalahan utama, dan biayanya tinggi,” kata Hafidz.

Dia mencontohkan ruas jalan Kayuagung-Sepucuk yang dibangun sejak tahun 2013 membutuhkan dana hingga ratusan miliar guna mengejar kualitas jalan dengan kultur cor beton.

“Dari 2013 sudah kita mulai, hingga 2017 ini menyisakan 11 km lagi dari total panjang 37 Km kita harap ditahun ini tuntas,” jelasnya.

Hafidz merincikan per satu kilometer membangun jalan di lahan gambut membutuhkan dana tidak kurang dari Rp5 miliar.

Untuk itu, pihaknya melakukan upaya perbaikan jalan di OKI secara bertahap dan perzona untuk meningkatkan kualitas jalan.

Permasalahan inftastruktur di daerah ini akan menjadi salah satu rekomendasi para Bupati se Sumatera kepada Presiden Jokowi pada Rakornas APKASI se Indonesia pada bulan Juli mendatang.

Selain jalan, hasil rakor kepala daerah se Sumatera ini merekomendasikan isu strategis lainnya, antara lain bidang pertanian, kesehatan, pedidikan, kerjasama antar daerah dan perizinan. (fian/rel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *