Sriwijayamedia.com - Gubernur Sumsel H Herman Deru menghadiri Rapat Kerja Daerah Daerah (Rakerda) ke VII Real Estate Indonesia (REI) Sumsel, dengan mengambil tema "Peran serta REI dalam mengatasi backlog perumahan di Sumsel", Rabu (24/5/2023).

Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam sambutannya meminta agar Rakerda ini dapat menghasilkan suatu rekomendasi yang dapat mengatasi backlog perumahan di Sumsel.

"Rakerda ini saya harapkan untuk tidak hanya melahirkan rekomendasi yang bersifat internal saja atau untuk kepentingan developer saja. Tapi harus menjadi kepentingan pemerintah maupun konsumen," harap Deru.

Saat ini, kata Deru, backlog perumahan di Sumsel relatif cukup tinggi berada diangka 400.000 kebutuhan rumah yang belum terpenuhi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) REI Pusat Hari Ganie menambahkan isu-isu yang akan disampaikan para developer yang tergabung dalam DPD REI Sumsel ini sangat efektif memberikan masukan bagi kemajuan perumahan di Indonesia.

"Secara makro kondisi negara saat ini sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita semua tahu ekspor turun 30 persen, kondisi penjualan properti juga turun," paparnya.

Dia berpesan kepada rekan-rekan developer untuk dapat memanfaatkan peluang ditengah kondisi saat ini untuk tetap survive melakukan pembangunan rumah.

Ketua DPD REI Sumsel Zewwy Salim melanjutkan Rakerda ke VII REI ini merupakan agenda tahunan, dan diharapkan melalui kegiatan ini dapat mengeluarkan pokok-pokok pikiran dalam kontribusi bagi pembangunan daerah di Sumsel.

Saat ini, DPD REI memiliki sekitar 350 anggota yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Artinya setiap peningkatan jumlah keanggotaan menandakan itensitas pembangunan di Sumsel meningkat, baik rumah bersubsidi ataupun komersil.

"Kami siap merespon setiap pembahasan yang dilakukan. Ini merupakan modal dasar bagi REI untuk lebih berkembang kedepannya," bebernya.

Dalam Rakerda ini, pihaknya juga melakukan evaluasi kinerja sehingga dapat mengatasi backlog dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta peningkatan perekonomian.

"Kami tidak stop membangun di Palembang, tapi kami cenderung membangun perumahan ke daerah, terutama perbatasan dengan Palembang," jelas Zewwy seraya menambahkan untuk harga rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp150.500.000.(ton)