Sriwijayamedia.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Lahat melakukan penandatanganan kerjasama bersama (PKS) atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah stakeholder terkait, di lapas setempat, Selasa (31/1/2023).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumsel Dr Ilham Djaya, SH., MH., M.Pd., Wakil Bupati (Wabup) Lahat H Haryanto, SE., MM., Kepala Lapas Kelas II A Lahat Imam Purwanto, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Lahat Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH., Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat Tatang Darmi, SH., Dandim 04045 Lahat Letkol Inf Toni Priyono, S.IP., Kapolres Lahat AKBP S Kunto Hartono, S.Ik., MT., dan lainnya.
Kepala Lapas Kelas II A Lahat Imam Purwanto dalam laporannya menyampaikan pihaknya sangat bersyukur penandatanganan PKS ini berjalan lancar.
“Masalah overload sudah menjadi hal krusial di seluruh UPT Pemasyarakatan di Indonesia. Seperti Lapas Lahat berjumlah 570 tahanan, terdiri dari 14 tahanan anak, dan 13 tahanan wanita. Sementara seluruh pegawai di Lapas Lahat berjumlah 62 orang,” terangnya.
Wabup Lahat H Haryanto, SE., MM., dalam sambutannya mengatakan permasalahan hukum harus mendapat atensi serius dari berbagai pihak. Seperti permasalahan pajak, retribusi, royalti, pengadaan barang dan jasa hingga aset daerah yang tidak dapat dikuasai oleh pemerintah daerah.
“Hal ini dimungkinkan karena kurangnya pengetahuan dan kewenangan aparatur pemerintah dalam menindaklanjutinya, sesuai dengan mekanisme dan aturan berlaku,” papar Wabup.
Wabup beeharap dengan adanya kerja sama ini dapat terjalin hubungan harmonis dengan aparatur penegak hukum (APH) dan stakeholder lainnya.
Sementara itu, Kepala kanwil Kemenkumham Sumsel Dr Ilham Djaya, SH., MH., M.Pd., berharap pula hubungan kerja sama yang baik ini dapat terus terpelihara. Hal ini dimaksudkan agar semua program pembinaan warga binaan dapat berjalan baik.
“Dukungan stakeholder pastinya akan memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan di Lapas Lahat, sehingga bersinergi dengan stakeholder harus dilakukan agar program pembinaan dapat berjalan sesuai harapan ” imbuhnya.(Sisil)
