Sriwijayamedia.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumsel mengklaim siap memperjuangkan hingga ke pusat untuk pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu disampaikan Ketua PGRI Sumsel H Ahmad Zulinto, saat press conference, di Aula Gedung PGRI Palembang, Sabtu (18/3/2023).

"Ya, kita akan mengawal dan memperjuangkan nasib guru honorer di Sumsel. Mulai dari pengangkatan guru honorer menjadi PPPK hingga penempatan guru yang sudah diangkat PPPK kembali di sekolah asalnya," kata Ketua PGRI Sumsel Ahmad Zulinto.

Selain itu, PGRI Sumsel juga telah menyiapkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi guru yang tersandung masalah hukum.

Dia mengaku bersyukur penerimaan PPPK memiliki beberapa prioritas 1, 2, 3 dan 4. Dimana prioritas 1 adalah lulusan dengan pasing grade 3.043 secara nasional dan di Sumsel ada 58 yang dianulir atas pembatalan penempatan.

"Kami bersikap bahwa 58 yang diangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK, dan PGRI menolak pembatalan penempatan, dan kami menuntut pemerintah provinsi (Pemprov) wajib menempatkan guru PPPK tersebut," ungkapnya.

Dia berharap guru yang lulus PPPK ditempatkan di awal mereka mendaftar.

Sebagai bentuk komitmen memperjuangkan para guru, pihaknya membuka posko pengaduan untuk guru-guru yang bernaung di PGRI.(ton)