Tuntut Status CPNS, Puluhan Guru Honorer Kabupaten Klaten Jateng Datangi DPR RI

Puluhan guru honorer yang tergabung dalam FGTHK2 Kabupaten Klaten Jateng melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Kamis (9/3/2023)/sriwijayamedia.com-adjie
Sriwijayamedia.com - Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Tenaga Honorer K2 (FGTHK2) Kabupaten Klaten Jawa Tengah (Jateng) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Kamis (9/3/2023).
Para guru honorer ini menuntut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2017 yang memenangkan gugatan guru tanpa tanda jasa terkait status pengangkatan sebagai CPNS.
"Kami ingin menuntut keadilan di sini karena kami adalah dari Kabupaten Klaten honorer K2 yang sudah lulus tes CPNS pada tahun 2013, tapi kami tidak menerima SK. Kemudian kami menuntut ke PTUN Jogja dan dinyatakan menang. Kemudian mereka banding ke PTTUN Surabaya kami dinyatakan menang lagi, kemudian mereka banding lagi hingga ke tingkat kasasi putusan MA pada tahun 2017 tetapi hingga saat ini putusan tersebut belum dilaksanakan," ungkap Koordinator Aksi (Korak) Aryani Susilawati, disela-sela aksi.
Aryani menuturkan, dirinya bersama rekan-rekannya telah lulus tes sebagai CPNS sejak 2013 lalu. Namun SK pengangkatan sebagai CPNS tak kunjung diterima.
"Kami ke sini ingin menuntut putusan itu (MA) untuk segera dilaksanakan. Kami sudah mengabdi mendapatkan honor Rp300.000 per bulan kami jalani tapi kok tidak ada perhatian dari pemerintah sampai saat ini makanya kami putuskan untuk datang ke sini," lanjut Aryani.
Oleh karena itu, masih kata Aryani, dirinya meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memerintahkan institusi terkait seperti KemenPAN RB dan BKN agar segera mengangkat guru honorer sebagai CPNS.
"Kami menuntut supaya Pak Joko Widodo selaku Presiden untuk menugaskan instansi terkait seperti BKN (dan) MenPAN untuk menerbitkan NIP kami supaya kami menjadi CPNS," tegasnya.
Dalam aksinya di depan DPR RI, FGTHK2 juga meminta Komisi X DPR RI untuk memfasilitasi audiensi agar guru honorer bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung.
"Kami juga sudah berkirim surat kepada Komisi X DPR RI sejak bulan lalu, tetapi belum direspon," keluhnya. (adjie)
BERITA TERKAIT
MMD : Pelaporan Polisi Diduga Upaya Kaburkan Isu Dana Haram Rp349 Triliun
Kasus Tedi Minahasa Kunci Reformasi Kepolisian dan Kebijakan Narkotika
Gubernur Deru Lantik Pj Bupati Apriyadi Jadi Sekda Muba Definitif
Raih Dua Rekor MURI, Inovasi MAKUKU Diganjar Apresiasi Kemenkes RI
Mantan Ketua Bawaslu Sumsel Jadi Saksi Dalam Sidang Korupsi Hibah Bawaslu Prabumulih
Diduga Minta Uang ke Calon PPK, Ketua KPU Lahat Diperiksa DKPP
Disdag Sumsel Pastikan Stok Sembako Jelang Idul Fitri 1444 H Relatif Aman
Ini Respon Cepat Wawako Fitri Mendengar TPU Kebun Buna Terendam Banjir
Massa Aksi Desak Pemkab Lahat Selesaikan Sengketa Lahan di IUP PT Priamanaya Energy
GAMKI : Jangan Campuradukkan Olahraga dan Politik
Pemkab Muba Tandatangani MoU Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik
Gandeng Volta, Telkomsel Hadirkan Program Bundling Motor Listrik
Operasi Pekat Musi 2023, Polsek Sekayu Amankan Puluhan Botol Miras
BI dan Perbankan Luncurkan 145 Titik Penukaran Uang Rupiah
DPRD Sumsel Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar LKPJ Gubernur Tahun 2022
Terbitkan Tiga Pengumuman Berbeda, DKPP Periksa KPU Muba
Perebutkan Piala Gubernur, 250 Peserta Ramaikan Lomba Adzan PWI Sumsel
Membanggakan, Pebalap AHM Kumandangkan Indonesia Raya di ARRC Thailand
Sempat Viral, Kini Dua Oknum Pejabat OKI Kembalikan Dana Baznas
Wawako Fitri Apresiasi Pasar Bedug Inisiasi Kecamatan Sako
Ini Penjelasan Dishub Sumsel Terkait Mudik Gratis Sumsel 2023