Peneliti PTIK : Intelkam Harus Miliki Kewenangan Cegah Potensi Conflict of Interest

user
Irawansyah Perdana 27 November 2022, 11:55 WIB
untitled

Sriwijayamedia.com - Belajar dari kasus yang terjadi pada mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo, intelijen keamanan (intelkam) Polri harus memiliki kewenangan untuk melakukan pendeteksian dini dan mencegah potensi conflict of interest atau konflik yang terjadi didalam internal tubuh kepolisian.

Usulan ini diungkapkan oleh peneliti PTIK sekaligus Rektor Universitas Billfath Lamongan, Jawa Timur (Jatim) Cholid Novianto (54), dalam wawancara khusus (wansus) melalui seluler bersama reporter sriwijayamedia.com, pada Jum'at, 26 November 2022.

Menurut Cholid, selama ini konsentrasi utama Intelkam Polri lebih pada pencegahan potensi konfik di masyarakat (eksternal kepolisian).

Kasus Sambo sebetulnya membuka mata semua pihak, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri terpaksa menurun bahkan hilang. Penurunan ini akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri.

Sementara akar masalah dalam ‘kasus Sambo’ tersebut bersumber dari internal Polri. Karena alasan inilah, maka Intelkam harus memiliki kewenangan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan internal.

"Ya, selama ini Intelkam tidak mempunyai kewenangan itu," turur Cholid.

Akademisi dari Universitas Trisakti Jakarta ini menilai selama ini para anggota Propam masih banyak ditemukan memiliki tugas lain. Salah satunya seperti Satgasus.

Sementara itu, tidak ada yang mengawasi kerja Propam. Padahal Propam berfungsi sebagai Reskrim internal Polri atau ‘polisinya polisi’.

Untuk menjadi anggota Propam, lanjut Cholid, juga harus melalui uji kompetensi agar integritasnya lebih terjaga.

“Katakanlah saya anggota Propam, tiba-tiba saya ditugaskan menangani tambang ilegal. Nah, disitu dalam menangani kasus ini ada kemungkinan ada masalah, ada kesalahan saya umpannya. Siapa yang mengawasiz karena saya juga intel propam?. Nah, munculnya super body, disitu karena propam masih merangkap tugas-tugas lain dan itu menimbulkan conflict of interest yang akhirnya menimbulkan superbody’, ujar Cholid.

Kedepan, Cholid yang menyelesaikan studi S1 dan S2-nya di Universitas Indonesia ini juga berharap Kepolisan Republik Indonesia (Polri) lebih baik dan prinsip check and balance antar unit didalam institusi POLRI tetap harus ditegakkan.

Dia mengimbau agar jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri hilang. Sebab bagaimana pun Polri milik masyarakat.

“Saya harap setelah ini (Polri) akan jauh lebih baik. Saya lihat Pak Kapolri sangat luar biasa tegas. Presisinya kelihatan. Saya suka dengan Kapolri yang sekarang ini. Statemen-statmennya terukur, enak’, jelas Cholid kepada sriijayamedia.com.(santi)

Biodata

Nama : Cholid Novianto
Jabatan : Rektor UNiversitas Billfath Lamongan, Jawa Timur
Lahir : Lamongan, 3 November 1968
Pendidikan :
- Tamat S1 dari Universitas Indonesia tahun 1993
- Tamat S2 dari Universitas Indonesia tahun 2006 dalam bidang Perencanaan Kebijakan Publik
- Sedang menyelesaikan studi S3 di Universitas Trisakti, Jakarta

Kredit

Bagikan

BERITA TERKAIT