OPINI : Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat Untuk Indonesia Maju dan Jaya

user
Darfian Mahar Jaya Suprana 22 November 2022, 12:09 WIB
untitled

Sriwijayamedia.com - Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengalami dampak yang nyata selama masa pandemi covid-19.

Namun demikian berkat dukungan yang nyata dari pemerintah baik dari segi finansial, akses pemasaran produk dan menerbitkan peraturan yang pro UMKM, memberi angin segar bahkan nafas baru bagi UMKM sehingga dalam beberapa tahun ini UMKM terus mengalami pertumbuhan yang menggembirakan.

Pada tahun 2022 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah sudah mengalokasikan anggaran stimulus bagi UMKM sebesar Rp400 triliun sebuah angka yang besar dan besar juga harapannya dalam memulihkan ekonomi nasional.

Dengan dukungan pemerintah yang luar biasa ini, harus juga diimbangi dengan kesadaran para pemangku kepentingan agar mengurangi pengadaan barang dan jasa dengan membeli produk impor.

Kemampuan para UMKM dalam negeri sudah sangat beragam dalam menciptakan produk-produk dengan kualitas yang dapat bersaing dengan produk luar, mulai dari produk furniture, alat kesehatan, alat pertanian bahkan juga produk IT.

Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan sudah memberikan prediksi akan terjadi pertumbuhan ekonomi hingga 100,85 persen dari kondisi saat ini yang tumbuh 5,72% pada triwulan III-2022 kalau saja dana stimulus sebesar 400 triliun kita belanjakan produk-produk UMKM atau 40 persen APBN kita untuk membeli produk-produk buatan dalam negeri.

Untuk mendorong itu semua, produk UMKM harus bisa dan mudah diakses dan lebih luas lagi jangkauan pemasarannya agar semua produk UMKM segera masuk dalam e-katalog LKPP.

Dengan demikian semakin banyak pilihan dan memudahkan bagi para stakeholder serta pemangku kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa dengan mengutamakan pembelian produk dalam negeri, khususnya produk UMKM.

Dukungan pemerintah yang begitu besar dan peduli kepada UMKM, mengingat peran sentral UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran yang signifikan yaitu: kontribusi besar terhadap PDB yaitu 61,07% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp8.573.89 triliun pada tahun 2021; menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97% dari total angkatan kerja; dan menyerap kredit terbesar pada tahun 2021 sebesar kurang lebih Rp1.147,3 triliun.

Namun demikan kontribusi jumlah kredit UMKM masih 19,93% dari total penyaluran kredit perbankan sebesar Rp5.755,7 triliun di sepanjang tahun 2021.

UMKM juga mempunyai tiga peran dan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, yaitu sebagai sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, mengentaskan kemiskinan, dan pemasukan devisa bagi negara dimana pasar UMKM tidak hanya menjangkau dalam negeri namun sudah sampai menjangkau ke luar negeri.

Disamping dukungan secara finansial dari APBN, pemerintah juga melakukan berbagai cara untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan UMKM, diantaranya adalah diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020.

Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM agar dapat terus berkembang dan berdaya saing; Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM; Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dengan tujuan untuk mendorong national branding produk lokal unggulan dan mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital.

Namun demikian adanya pandemi yang mendera negeri sejak tahun 2020 memberi dampak yang signifikan terhadap UMKM, baik dari segi penurunan jumlah UMKM dan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia.

Hal ini karena adanya perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dimasa pandemi dari offline ke online; permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); hambatan distribusi produk dan kesulitan bahan baku produksi.

Menyikapi fenomena dan dampak tersebut, pada tahun 2020 pemerintah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak Covid-19.

Adapun sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memajukan UMKM, program PEN mempunyai ruang lingkup yang luas, beragam dan menggandeng berbagai pihak yaitu: Subsidi bunga/margin; Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP); Penempatan Dana Pemerintah di perbankan; penjaminan loss limit kredit UMKM; Pajak penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah; pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi UMKM; Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro.
Anggaran dana PEN yang digelontorkan oleh pemerintah semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2020, saat pertama kali diluncurkan, anggaran PEN capai Rp 695,2 triliun. Kemudian meningkat pada 2021, yaitu capai Rp 744,77 triliun dengan dana yang terserap 88,4% atau Rp 658,6 triliun.

Seiring semakin berkurangnya pandemi covid-19, jumlah anggaran untuk PEN juga mengalami penurunan menjadi Rp 455,62 triliun karena pemerintah untuk saat ini fokus dalam tiga hal yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi.

Program PEN 2022 ditujukan untuk mendukung pemulihan dan penyerapan tenaga kerja, mitigasi dampak scarring effect dari pandemi, dan menciptakan pemulihan ekonomi yang inklusif.

Publikasi yang lebih luas dan masif ke segenap lapisan masyarakat sepertinya perlu dilakukan dan digelorakan agar seluruh masyarakat mengetahui berbagai program yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung dan memberdayakan UMKM.

Sehingga masyarakat bisa berperan aktif dan ikut mengawasi agar program ini bisa tepat sasaran dan berhasil dengan baik. Menjadi kegembiraan bersama manakala kesulitan yang dihadapi karena masa pandemi bisa kita hadapi dengan dedikasi nyata s kepada negeri, saling bekerja sama dan pastinya dukungan sepenuh hati dari pemerintah.

Pada akhir tulisan, saya ingin mengajak untuk mari kita dukung kebijakan pemerintah dalam membangkitkan kembali sektor usaha kecil dan menengah. Pemerintah begitu menaruh perhatian, peduli dan berempati kepada para UMKM di seluruh Indonesia.

Segala daya, tenaga, biaya dan upaya dikerahkan, berbagai kebijakan diluncurkan agar UMKM tidak terpuruk namun agar bisa kembali bangkit, tumbuh dan berkembang serta ikut andil dalam membangun negeri.

Mengingat tiga peran dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia, sebagai sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, mengentaskan kemiskinan, dan pemasukan devisa bagi negara.

Besar harapan kita semua pastinya bahwa anggaran stimulus yang sudah digelontorkan pemerintah dari APBN bagi UMKM sebesar Rp 400 triliun pada 2022 bisa dikelola dengan baik, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga benar-benar memberi dampak positif yang nyata. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat untuk Indonesia maju dan jaya.

Oleh :

Aris Suprapto, MT - Pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kanwil DJPb Sumsel

Kredit

Bagikan

BERITA TERKAIT