BEM SI Kerakyatan Desak Presiden Jokowi Hadir di Sidang Rakyat 20 Oktober 2022

user
Darfian Mahar Jaya Suprana 30 September 2022, 23:07 WIB
untitled

Sriwijayamedia.com - Menanggapi perkembangan dan situasi yang terjadi belakangan ini, baik di masyarakat maupun ormas lainnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghadiri sidang kerakyatan yang akan digelar pada 20 Oktober 2022 di Jakarta.

Sidang rakyat yang dimaksud nantinya adalah berbentuk aksi unjuk rasa dari berbagai elemen dan diikuti oleh kelompok mahasiswa maupun masyarakat luas.

"Kami mendesak Presiden Jokowi agar hadir di sidang kerakyatan pada 20 Oktober nanti," kata Koordinator BEM SI Kerakyatan Kholid, saat jumpa pers disela-sela aksi di sekitar bundaran air mancur Jalan Budi Kemuliaan, Gambir, Jakarta Pusat, Jum'at (30/9/2022). 

Menurut Kholid, rencananya pada 20 Oktober 2022, BEM SI Kerakyatan akan kembali aksi dan menyiapkan diri untuk hadir di Jakarta bersama elemen mahasiswa lainnya.

Pada kesempatan itu, ratusan mahasiswa dari berbagai provinsi di Indonesia bergabung kedalam BEM SI Kerakyatan menggelar aksi unjuk rasa disekitar patung kuda Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Dalam aksinya, para mahasiswa mendesak pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kami BEM SI Kerakyatan memberikan peringatan kepada presiden Joko Widodo atas perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, sehingga rezim dianggap mengkhianati rakyat. Oleh karena itu, BEM SI meminta Presiden Jokowi untuk hadir dalam persidangan rakyat 20 Oktober 2022 di Jakarta," tegas Kholid.

Selain menutut pemerintah menurunkan harga BBM, pihaknya juga meminta pemerintah agar memprioritaskn penggunaan APBN untuk kepentingan rakyat ditengah krisis yang sedang terjadi dan melaksanakan berbagai multi program subsidi BBM.

Kemudian, meminta pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang memberikan rasa keadilan baik pada korban maupun keluarganya. Serta menolak pengadaan infratruktur yang membuka lahan masyarakat secara tidak berkeadilan.

"Kami juga minta pemerintah untuk melakukan perubahan UU KPK sehingga lembaga pemberantasan korupsi menjadi lebih independen. Kami juga menolak komersiliasi pendidikan yang inskontitusional secara menyeluruh, khususnya di perguruan tinggi," paparnya.

Pantauan dilapangan, kendati aksi unjuk rasa berlangsung sempat diwarnai dengan kejadian saling dorong antara kelompok mahasiswa dengan aparat kepolisian, namun aksi tetap berjalan aman.(santi)

Kredit

Bagikan