HTN, Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia Aksi di Istana Negara

user
Darfian Mahar Jaya Suprana 24 September 2022, 11:57 WIB
untitled

Sriwijayamedia.com - Bertepatan pada Hari Tani Nasional (HTN), ribuan petani dan buruh melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara, Sabtu (24/9/2022).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan Undang-Undang No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  menjadi sangat penting, karena gagasan pembaruan agraria (reforma agraria) di dalam UUPA 1960 merupakan upaya untuk memerdekaan Indonesia dari kolonialisme dan sistem warisannya, khususnya di sektor-sektor agraria.

"Setidaknya ada 10 (sepuluh) hal yang menjadi catatan kritis Partai Buruh terhadap pelaksanaan reforma agraria di Indonesia," kata Said 

Pertama, ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Laporan Penelitian Badan Pertanahan Nasional tahun 2019 menunjukkan bahwa luas tanah pertanian yang dimiliki petani berdasarkan hasil Sensus Pertanian menunjukkan distribusi yang tidak merata.

Petani gurem dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektare mendominasi, yakni sebanyak 16,25 juta rumah tangga atau hampir 60 persen (SUTAS BPS 2018).

Selama empat dekade, rasio gini kepemilikan tanah berfluktuasi pada rentang nilai 0,50 - 0,72. Nilai tersebut berada dalam kategori ketimpangan sedang (0,4 ≤ G ≤ 0,5) dan tinggi (G>0,5). Berdasarkan data BPS, ketimpangan kepemilikan tanah pada 2013 mencapai 0,68, yang berarti 68% sumber daya tanah yang ada dikuasai oleh hanya 1% kelompok penduduk Indonesia.

"Ketimpangan ini yang menyebabkan konflik agraria masih terjaga dan sangat banyak yang belum kunjung selesai," tuturnya.

Kedua, kemiskinan masih didominasi wilayah perdesaan. Wilayah perdesaan sendiri merupakan lokasi dimana para petani dan produsen pangan membangun kehidupan.

Per Maret 2022, BPS menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 26,16 juta jiwa atau sekitar 9,54 persen dari total penduduk.

"Jumlah penduduk miskin paling banyak tersebar di pedesaan, yakni 14,34 juta orang; sementara di wilayah perkotaan jumlah penduduk miskin mencapai 11,82 juta orang," terangnya.

Ketiga, penyelesaian konflik agraria masih lambat. Permintaan presiden, ketika pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria (PPKA-PKRA) Tahun 2021, untuk 50 % kasus dapat diselesaikan tidak tercapai.

Akibatnya, angka konflik agraria di Indonesia masih tinggi. Serikat Petani Indonesia (SPI) mencatat sekurang-kurangnya terjadi 104 kasus konflik agraria selama tahun 2021.

"Dari data tersebut, konflik agraria masih didominasi oleh sektor perkebunan (46 kasus); diikuti oleh pertambangan (20 kasus); kehutanan (8 kasus); pesisir (4 kasus) dan Proyek Strategis Nasional (4 kasus)," imbuhnya.

Keempat, progres redistribusi tanah bagi petani lambat, meski pemerintah menyebut terdapat kemajuan dalam hal target redistribusi.

Sistem Informasi Geografis Tanah Objek Reforma Agraria (SIG-TORA) tanggal 10 September 2022 menunjukan capaian legalisasi lebih besar daripada redistribusi. Redistribusi tanah yang berasal dari tanah Ex-HGU, Tanah Telantar dan Tanah Negara lainnya sudah terealisasi seluas 1,16 juta hektare.

Sementara untuk pelepasan kawasan hutan, pemerintah baru tercapai seluas 0,32 juta hektare atau 7,83 persen saja. Sehingga total redistribusi baru sekitar 1,48 juta hektare atau 37 persen dari target 4,5 juta hektare.

Capaian itu berbanding terbalik dengan realisasi legalisasi aset yang sudah menyentuh angka 4,14 juta hektare, dari terget 4,5 juta hektare. Oleh akrena itu, sesungguhnya capaian redistribusi tersebut belum dirasakan oleh para organisasi petani dan gerakan tani di Indonesia. Reforma Agraria cenderung difokuskan hanya pada sertifikasi dan legalisasi, bukan upaya merombak ketimpangan penguasaan tanah dan menyelesaikan konflik agraria;

Kelima, lahirnya UU Cipta Kerja yang berseberangan dengan spirit UUPA 1960 dan Reforma Agraria Sejati. Keenam, UU Pangan tidak dijalankan. Ketujuh, UU Perlintan tidak dijalankan.

"Kedelapan, subsidi dan bantuan untuk petani. Kesembilan, jaminan harga yang layak bagi petani. Terakhir tingkat kesejahteraan petani belum terwujud. Salah satu ukurannya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang fluktuatif selama tahun 2022 ini," jelasnya. 

Berdasarkan itu, dalam peringatan HTN, Partai Buruh menuntut: laksanakan reforma agraria dan selesaikan konflik agraria; tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM); dan tolak pemberlakuan omnibus law UU Cipta Kerja.(Santi)

Kredit

Bagikan