Sriwijayamedia.com - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa partai Golkar kompak dan solid serta siap menghadapi Pemilu 2024.

Bamsoet juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjaga kesejukan dan toleransi antar umat agama jelang Pemilu 2024. Jangan sampai karena tenggelam dalam hiruk pikuk Pemilu, melupakan nilai-nilai toleransi dan kedamaian seperti yang diajarkan dalam agama masing-masing.

"Sebagai partai tengah sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Airlangga Hartarto, posisi Partai Golkar sangat strategis ditengah-tengah dinamika politik menjelang 2024. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita telah memasuki tahun politik. Untuk itu, saya mengajak mengajak seluruh komponen bangsa untuk tidak terjebak pada politik identitas atau pertikaian yang membawa-bawa nama agama. Kita semua adalah anak-anak bangsa yang lahir dari rahim Indonesia. Jangan rusak persaudaraan ini hanya karena Pemilu," ujar Bamsoet, usai menghadiri silaturahmi Partai Golkar, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (19/3/2023).

Turut hadir dalam silaturahmi itu yakni Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Sekjen Partai Golkar Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, pengurus DPD Partai Golkar dan fungsionaris Partai Golkar.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menuturkan, semangat kebersamaan harus selalu dikedepankan oleh seluruh elemen bangsa dalam menghadapi Pemilu 2024. Pemilu sebagai pesta demokrasi rakyat harus dijalankan dengan sukacita, bukan justru berimbas kepada perpecahan bangsa.

"Tidak boleh ada lagi politik identitas yang membentuk polarisasi di tengah masyarakat. Kita pernah merasakan itu dan residunya masih ada sampai hari ini. Partai politik boleh saling bersaing untuk mendapat dukungan masyarakat, tetapi tidak dengan membawa isu agama, suku, ras yang menciderai demokrasi Indonesia," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, politik identitas kerap membuat tokoh agama acap kali dihujat karena berbeda haluan politik.

Tidak hanya itu, presiden, petinggi parpol, hingga lembaga negara juga dilecehkan karena politik identitas.

"Politik identitas juga membuat sebagian pihak tidak menganggap adanya program pemerintah. Bahkan akibat hal itu pembunuhan karakter, politisasi agama, hingga isu SARA tumbuh. Mari kita perkuat kembali sendi-sendi politik kebangsaan yang memberi ruang dan penghormatan terhadap kebhinekaan," jelas Bamsoet. (santi)