Sriwijayamedia.com - Akhirnya anggota DPR RI Komisi I Effendi Simbolon meminta maaf kepada lembaga TNI dan seluruh prajurit TNI pasca pernyataannya yang menyulut reaksi publik yang menyebutkan TNI seperti gerombolan bak organisasi masyarakat (ormas) pada raker membahas anggaran RKL tahun 2023, di Kantor DPR RI, Jakarta belum lama ini.

"Saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf apapun perkataan saya yang menyinggung, menyakiti, dan membuat tidak nyaman di hati para prajurit. Siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin diartikan lain," tutur Effendi, Rabu (14/9/2022).

Politisi PDIP ini menyatakan tidak ada maksud lain atas pernyataan itu, sebagaimana yang bergulir sekarang di publik.

"Sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya. Pun kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, juga Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, saya mohon maaf," akunya.

Dia mengaku hanya ingin menegakkan, mencintai TNI sesuai tupoksi yang dimiliki.

"Sekali lagi, saya berharap, kita mencintai TNI tidak dengan kemudian mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri," ucapnya.

Diketahui, Effendi Simbolon menyatakan statment yang menuai reaksi publik dalam raker komisi I dengan mitra kerja antara Kemhan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf, membahas anggaran RKL tahun 2023 serta isu-isu aktual.

"Dari situlah saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapat penjelasan, baik dari Menhan, Panglima TNI dan juga para Kepala Staf," paparnya.

Saat membahas mengenai RKL, memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, sehingga tidak terlalu banyak bahasan karena menyangkut hal-hal yg sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatif.

Kemudian ketika masuk ke isu-isu aktual, Effendi Simbolon ingin bertanya kepada Panglima Jenderal Andika dan KSAD Jenderal Dudung. Seyogianya ada Menhan didalam raker untuk menanyakan informasi-informasi yang diterima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni.

"Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan seterusnya yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri. Jadi TNI secara keseluruhan dan TNI dengan TNI AD," rincinya.

Tapi pada kesempatan itu, memang Pak KSAD tidak hadir dan oleh teman-teman anggota DPR RI menanyakan ahwalnya. Poinnya bukan masalah hadir atau tidak hadirnya. Tapi akan lebih elok jika mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan perihal isu teraktual.

"Di situlah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah kepatuhan karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan. Saya menyadari bahwa itu mungkin menjadi tidak nyaman dan tidak elok dan juga beberapa pihak tidak nyaman akan kata-kata yang keluar dari saya soal gerombolan dan ormas. Saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada, kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya itu seperti gerombolan dan seperti ormas," katanya.

Jika bapak ibu dan saudara-saudara sekalian dapat melihat rekaman utuhnya. Itulah poin yang ingin diulangkan dan sampaikan di forum ini.(santi)