Sriwijayamedia.com - Pengadilan Tinggi (PT) Palembang angkat bicara terkait pemberitaan yang mengatakan putusan yang dikeluarkan PT cacat hukum. Sebab, dalam putusan sudah jelas menyatakan bahwa terdakwa Jupperlius tidak bisa dipidana karena mengalami gangguan jiwa.

Hal itu disampaikan Hubungan Masyarakat (Humas) PT Palembang Herman Basuni, SH., M.Hum., dikonfirmasi, Kamis (19/1/2023). 

"Dalam putusan PT dengan perkara nomor:244/PID/2022/PT.PLG, menyatakan pertama terdakwa Jupperlius tidak dapat dipidana, karena mengalami gangguan jiwa. Kedua menetapkan agar terdakwa dirawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Lalu mengadili, menerima permintaan banding terdakwa Jupperlius, membatalkan putusan PN Palembang 3/11/2022, Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN.Plg yang dimintakan banding," terang Humas PT Palembang Herman.

Terkait permasalahan hasil putusan PT Palembang, seharusnya JPU Kejati Sumsel harus patuh dengan hasil putusan Pengadilan. Yaitu terdakwa Jupperlius harus menjalani perawatan di RSJ.

“Dalam putusan PN Palembang, terdakwa diputus dengan hukuman 13 tahun, kemudian ditingkat banding majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan terdakwa untuk dimasukkan ke RS mengingat tidak bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya lantaran terdakwa terganggu ingatannya," papar Herman.

Terkait statment Kejaksaan yang enggan melepaskan terdakwa karena tidak ada dalam kutipan putusan PT, seharusnya terdakwa Jupperlius dibebaskan.

“Ditetapkan penahanan sampai dengan 2 Februari 2023. Kemudian hakim pengadilan tingkat banding menyatakan terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban sehingga terdakwa diperintahkan untuk direhab di RS. Itu sudah cukup jelas putusannya,” imbuhnya. (ocha)