Medan, Sriwijaya Media – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara (Sumut) melaksanakan kegiatan aksi damai di Gedung DPRD Provinsi Sumut, Kamis (14/4/2022).
Adapun tuntutan aksi yang disampaikan mahasiswa antara lain: kenaikan harga BBM, pajak PPN 11%, kenaikan sembako, langkanya minyak goreng (migor) serta konflik agraria yang tidak pernah usai di wilayah Sumut.
Ketua DPD GMNI Sumut Paulus Gulo menerangkan bahwa pihaknya menggelar aksi sebagai bagian dari agenda GMNI secara nasional merespon isu-isu yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat termasuk isu regional terutama soal konflik agraria.
“Ya benar kami telah melaksanakan kegiatan aksi damai hari ini di Gedung DPRD Sumut. Kami menyampaikan aspirasi terkait kaum marhaen dan beberapa isu nasional yang sedang berkembang di tengah masyarakat,” terang Paulus.
Menurut Paulus, kondisi saat ini sudah sangat memprihatikan. Pihaknya merasa pemerintah mengabaikan soal-soal kerakyatan. Karena hanyut dalam alunan politik. Sehingga diperlukan pressure kaum intelektual merespon kebijakan-kebijakan tersebut.
Paulus mengatakan kekuasaan oligarki dan para mafia pangan, sandang, dan papan sangat sulit diberantas. Sementara para pembantu presiden sibuk menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.
Setali tiga uang, Ketua DPC GMNI Medan Ridwan Saragih di lokasi yang sama juga menyinggung soal IKN yang dinilai tidak selaras dengan kebutuhan rakyat saat ini.
“Masyarakat lebih memikirkan migor, beban kenaikan PPN hingga kepastian hukum soal konflik agraria. Jadi ambisi pembangunan IKN berkontraksi dengan kebutuhan rakyat saat ini,” papar Ridwan.(santi)