Lahat, Sriwijaya Media – Harga Tanda Buah Segar (TBS) sawit yang terjun bebas sehingga memicu protes dari petani sawit menjadi atensi serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat.
Bupati Lahat Cik Ujang, SH., melalui Sekda Lahat Chandra, SH., MH., didampingi Kepala Dinas Perkebunan Lahat Vivi Angraeni, S.STP., beserta rombongan turun langsung ke pabrik Kencana Sari Palm Oil Mill PT Lonsum, Senin (16/5/2022).
Hal itu dimaksudkan guna memonitoring dan memantau harga TBS perihal permasalahan sawit akibat larangan ekspor CPO.
Dalam pertemuan itu, Manager Kencana Sari Palm Oil Mill PT Lonsum Farhan mengungkapkan bahwa pabrik siap menerima hasil produksi petani sawit dengan catatan sesuai kapasitas produksi pabrik dan mutu TBS.
Farhan meminta pihak plasma maupun vendor agar berkomitmen dan Pemkab bisa menertibkan RAM ilegal dan sesuai dengan ketentuan Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel.
Usai memonitoring ke PT Lonsum, kemudian Sekda Lahat beserta rombongan bergerak ke Mill Sungai Kikim, PT SMS (Group Sinar Mas).
Diketahui jika PT SMS tidak menerima buah sawit, baik dan plasma hingga vendor, pasca tanggal kebijakan larangan ekspor diberlakukan. Hal ini karena Sinar Mas hanya melakukan ekspor CPO. Saat ini Sinar Mas hanya mengambil TBS dari perkebunan inti.
“Imbauan ke plasma dan vendor sudah kita sampaikan sebelum kebijakan diberlakukan. Dengan ketentuan belum diketahui sampai kapan pastinya,” ucap Malau, Manager Mill Sungai Kikim PT SMS.
Saat ini untuk kapasitas tangki sekitar 7.000 ton dan baru terisi 3.000 ton. Sementara sisanya sekitar 4.000 ton lagi baru akan terisi dalam kurun waktu 14 hari kedepan.
Selain itu, tangki yang ada di Lampung penuh, karena larangan ekspor dicabut. Maka ancamannya juga akan berdampak pada karyawan PT SMS, lantaran stop produksi dan tak bisa menampung lagi.
“Bisa ribuan karyawan dirumahkan. Jadi kami berharap agar kran ekspor bisa kembali dibuka,” pintanya.
Bupati Lahat Cik Ujang, SH., melalui Sekda Lahat Chandra, SH., MM., menyampaikan bahwa dari hasil kunjungan lapangan di beberapa tempat, bahwa larangan ekspor sangat mempengaruhi penerimaan TBS petani serta harga.
“Seperti di PT SMS tidak menerima lagi. Belum lagi banyak RAM tutup dan kalau pun ada harga cenderung anjlok. Itu bisa jadi bahan kita untuk disampaikan ke Dinas Perkebunan Sumsel,” jelas Sekda Lahat.(Sisil)
