Palembang, Sriwijaya Media – Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang sangat mengapresiasi serta mendukung atas pengukuhan dan pelantikan Koordinator Wilayah (Korwil) Palembang Raya Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) periode 2022-2025, di Grand Ballroom Novotel Palembang, Jum’at (17/6/2022).
Ketua STIHPADA Palembang Assoc Prof Dr H Firman Freaddy Busroh saat ditemui usai kegiatan mengatakan dengan terbentuknya Korwil Palembang Raya HKPI, maka Provinsi Sumsel menjadi barometer perekonomian di Sumatera.
“Insha Allah nanti kita mendorong terbentuknya Pengadilan Niaga. Tentunya seluruh pengurus HKPI akan siap siaga untuk menangani perkara-perkara pailit yang ada di wilayah Sumsel,” ujarnya.
Menurut dia, keberadaan Pengadilan Niaga sangatlah penting. Artinya untuk kepengurusan kepailitan itu tidak perlu jauh-jauh lagi ke Jakarta atau ke Medan.
“Ini akan menambah kemudahan para pencari keadilan. Di Sumsel ini, untuk kasus-kasus kepailitan masih sangat tinggi,” terangnya.
Kendatipun banyak perusahaan tumbuh subur, namun ada juga perusahaan yang tak mampu atau pailit karena adanya pandemi Covid-19.
Hal itu bisa ditenggarai oleh miss manajemen, terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia (SDM), kepemilikan lahan ataupun property, dan lainnya.
“Nah, disinilah peran dari HKPI. HKPI harus memberikan balancing terhadap adanya kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat dari pailit. HKPI ini bukan menanggung, melainkan mengurus dan memberikan semacam hak-hak dan kewajiban yang harus diberikan perusahaan kepada kreditor dan debitor. Jadi STIHPADA sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Palembang sangat menyambut baik terhadap edukasi dan sosialisasi yang akan dilakukan HKPI,” bebernya.
Dari sisi Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan, pihaknya mempunyai peran penting dalam menciptakan kader-kader hukum terpelajar, terampil, dan memiliki skill, terutama dalam hal kepailitan.
Dia berharap kepada Ketua Korwil Palembang Raya HKPI agar kiranya bisa mensinergikan dengan seluruh stakeholder, baik dari pemerintah daerah (Pemda), perguruan tinggi, praktisi hukum, praktisi bisnis.
Sehingga peran HKPI ini akan menjadi lebih luas, dan dapat merangkul seluruh stakeholder.
“Saya juga berharap kepada perguruan tinggi bisa menjalin kerjasama dengan HKPI, terutama dalam edukasi, dan sebagainya,” tegasnya.(ton)
