Jakarta, Sriwijaya Media – Prihatin dengan perkembangan kondisi bangsa saat ini, sejumlah tokoh penggiat Islam menggelar deklarasi Front Kedaulatan Nasional (FKN), dikawasan masjid Al Furqon Jalan Kramat Raya No 45, Jakarta Pusat, Selasa (5/7/2022).
Deklarasi ini diikuti oleh beberapa elemen seperti DDI, alumni 212, Mujahidin dan ARM. Bahkan sejumlah tokoh lainnya juga hadir dalam acara tersebut seperti Alvian Tanjung, Tanzil Linrung dan Prof Nurdiati Akma.
“Bahwa, kami segenap rakyat Indonesia bertekad untuk mengawal eksistensi dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan mendeklarasikan FKN dalam rangka mewujudkan tujuan kemerdekaan Indonesia,” demikian sebagian kalimat isi deklarasi yang dibacakan secara bergantian oleh KH Dr Mohammad Daniel Rasyid (mewakili Jawa Timur), KH Teuku Hasanuddin Yusuf (mewakili Sumatera) dan KH Dr Abdullah Hehamahua, MM., (Koordinator Utama).
Usai deklarasi, Koordinator FKN Abdullah Hehamahua mengatakan salah satu hal yang melatarbelakangi hadirnya FKN adalah tingginya kasus korupsi yang terjadi, monopoli pengelolaan sumberdaya alam baik pertambangan maupun perkebunan dan bertambahnya utang negara.
FKN sendiri mengusung tiga tuntutan rakyat (tritura) yaitu : turunkan harga bahan-bahan pokok; stop hutang luar negeri yang membebani negara dan rakyat; serta stop Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Pembantu Rumah Tangga (PRT).
“12 tahun pengalaman saya dikelembagaan negara (KPK) ternyata tak mudah mengubah keadaan negara. Setelah saya pensiun malah bertambah kasus korupsi. Secara statistik angka pelaku korupsi yang kebanyakan bergelar sarjana hingga doktor (Dr) menunjukan pendidikan kita melahirkan koruptor,” ungkap Abdullah, mantan penasehat KPK.
Menurut dia, pengelolaan batubara dan kekayaan alam hanya dikuasai oleh tujuh perusahaan. Padahal cadangan batubara yang ada bisa sampai lima puluh tahun kedepan.
Seandainya Ibu Kota Negara (IKN) didirikan dan dibukalah perkebunan, maka Indonesia sebagai negara kedua yang mempunyai paru-paru dunia akan mendapat musibah.
FKN sendiri sejak awal telah bertekad untuk mengawal NKRI. Kedepan sejumlah agenda kerja FKN sudah siap dilakukan, diantaranya rencana beraudiensi dengan sejumlah kelembagaan negara untuk menyikapi berbagai persoalan dan kebijakan negara serta memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Mekanisme kerja FKN sendiri dibentuk dalam rangka mengawal NKRI. Pertama, kita berangkat dari filsafat bahwa orang berbuat kesalahan karena tidak tahu. Maka kita wajib memberi tahu dan bisa dilakukan dengan menyajikan data melalui seminar atau lainnya. Kedua ada orang tahu tapi kurang info. Ketiga, orang tahu tapi tidak mau tahu. Jadi kita perbaiki yang kedua,” jelas Abdullah. (Santi)
