Kayuagung, Sriwijaya Media – Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyebut indikator pencegahan korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sudah on the track atau berada di jalur benar. Hal ini dilihat dari capaian MCP (Monitoring Center for Prevention) tahun 2021 diagregat 78,40 persen dan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 diangka 75.
“Sudah on the track agar terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang,” ujar Direktur Koordinasi dan Supervisi II KPK RI Yudhiawan Wibisono, saat monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2021 dan 2022 di Kantor Bupati OKI, Kamis (28/7/2022).
Wibisono menyebut KPK saat ini lebih mengutamakan pencegahan ketimbang penindakan. Langkah itu diambil karena perilaku koruptif tidak akan selesai atau berhenti dengan penindakan.
“KPK bukan dalam kerangka untuk memberantas dan menangkap saja. Penangkapan itu adalah cara terakhir. KPK harapkan saat ini adalah membangun bagaimana sistem pelayanan publik, keuangan, maupun politik itu secara ketat membatasi agar tidak terjadi tindak pidana korupsi,” tutur Wibisono
Dia menjelaskan MCP merupakan tolak ukur bagi KPK dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem dan regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
“MCP mencakup 8 area intervensi yang rawan terjadi korupsi, seperti perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa,” paparnya.
Sementara itu, PIC Satgas Pencegahan KPK Wilayah Sumsel, Alvi Rahman Waluyo mengatakan capaian MCP Kabupaten OKI di tahun 2021 sebesar 78,40 persen berada di peringkat 4 se Provinsi Sumsel dan jauh diatas rata-rata provinsi 63 persen dan nasional 71 persen.
“Angka yang sudah baik namun yang penting juga implementasi pencegahan korupsi dilapangan,” terang Alvi.
Alvi menjelaskan KPK juga melakukan SPI. Survei ini untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD).
Responden berasal dari internal, eksternal seperti pengguna pelayan publik, expert seperti LSM, media, Ombudsman, dan lainnya.
SPI di 2021 lalu, lanjut Alvi, mengukur 7 elemen, yaitu transparansi, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan PBJ, dan sosialisasi antikorupsi.
“Hasil SPI Kabupaten OKI tahun lalu diangka 75 berbanding 76. Artinya ada gap yang rendah capaian indeks MCP Kabupaten OKI dengan hasil SPI. Ini baik karena ada daerah yang tinggi MCP-nya namun hasil SPI rendah atau gapnya terlalu jauh karena SPI tidak hanya melibatkan unsur internal juga eksternal,” jelasnya.
Sementara fokus KPK di tahun 2022, kata Alvi, pada pengadaan barang dan jasa, perizinan dan layanan publik, penyelamatan keuangan dan aset daerah, optimalisasi pajak daerah serta upaya pencegahan korupsi lainnya.(epi)
