Partisan 98 Siapkan Somasi ke Presiden, Desak Pengungkapan Dugaan Penyadapan

Partisan 98 menggelar diskusi Ngopi Bareng bertajuk “Gibran Mundur: Tinjauan Aspek Sosial dan Keamanan”, di Jakarta, Minggu (22/11/2026)/sriwijayamedia.com-irawan

sriwijayamedia.com– Partisipasi Aktivis Nasional (Partisan 98), organisasi yang merupakan wadah pergerakan Reformasi 1998, menggelar diskusi Ngopi Bareng bertajuk “Gibran Mundur: Tinjauan Aspek Sosial dan Keamanan”, di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Diskusi ini membahas dinamika politik nasional dari perspektif sosial, demokrasi, dan keamanan.

Diskusi menghadirkan tiga narasumber, yakni Apek Saiman, Ebit Forbes, dan Rustam Efendi.

Apek Saiman menekankan pentingnya menyikapi dinamika politik secara jernih serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan figur maupun kelompok.

Ebit mengingatkan agar perbedaan pandangan politik tidak berkembang menjadi polarisasi yang merusak persaudaraan kebangsaan.

Sementara Rustam Efendi menyoroti pentingnya kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, serta transparansi dalam menangani dugaan penyadapan.

Moch Dimyati, yang bertindak sebagai moderator, mengingatkan pentingnya belajar dari sejarah pergerakan 1998.

Menurut dia, reformasi merupakan proses panjang yang tidak boleh berhenti pada pergantian kepemimpinan atau kekuasaan.

Sejarah membuktikan bahwa perubahan politik tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan sistem dan keadilan sosial.

Karena itu, reformasi harus terus dikawal agar cita-cita demokrasi tidak kehilangan arah.

Setali tiga uang, Koordinator Partisan 98 Franky, menegaskan bahwa pihaknya berencana melayangkan somasi kepada Presiden Republik Indonesia (RI) terkait dugaan penyadapan.

Menurut Franky, somasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik alumni pergerakan 1998 dalam mengawal demokrasi.

Langkah itu ditempuh untuk meminta penjelasan serta mendesak pemerintah melakukan penelusuran secara transparan guna mengungkap pihak yang bertanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan.

Negara harus hadir memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara.

Diskusi menyimpulkan bahwa reformasi tidak boleh sekadar menjadi sejarah pergantian kekuasaan.

Perubahan harus diwujudkan melalui perbaikan sistem pemerintahan, penegakan hukum, demokrasi, dan keadilan sosial.

Bagi Partisan 98, semangat Reformasi 1998 tidak boleh padam. Perjuangan mungkin telah berganti bentuk, tetapi komitmen untuk mengawal demokrasi, mengkritisi kekuasaan, dan memperjuangkan kepentingan rakyat harus tetap hidup.(irawan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *