sriwijayamedia.com – Ketahanan air merupakan persoalan strategis DIY yang menyangkut hak dasar masyarakat, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan.
Oleh sebab itu, pengelolaan air harus menjadi bagian dari strategi pembangunan DIY dan bukan sekadar program sektoral.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hilmy Muhammad, saat menggelar rapat kerja dengan tema Ketahanan Air Untuk Pembangunan Berkelanjutan DIY: Sinergi Pusat dan Daerah dalam Menjamin Ketersediaan Air, Ketahanan Pangan, Pariwisata, serta Mitigasi Risiko Banjir dan Kekeringan, di Aula Gedung DPD RI DIY, Selasa (13/10/2026).
“Air bukan hanya persoalan teknis dan infrastruktur, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Kita tidak boleh menunggu masyarakat mengalami krisis air, baru bergerak. Ketahanan air harus dibangun melalui perencanaan, pencegahan, dan pengelolaan yang berkelanjutan,” kata Gus Hilmy, sapaan akrabnya ini.
Anggota Komite II yang di antaranya menangani urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut menyoroti permasalahan kekeringan di DIY menyusul pernyataan Gubernur DIY menetapkan status siaga darurat kekeringan pada 20 Juli hingga 30 September 2026.
Setidaknya, pemerintah daerah telah mendistribusikan 6,043 juta liter air bersih melalui 1.117 pengiriman tangki selama periode 4 Juli hingga 31 Agustus 2026.
Pengiriman dilakukan ke beberapa daerah di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo, dan Sleman dengan Gunungkidul sebagai salah satu wilayah paling rentan.
“Dalam kondisi ini, distribusi air tangki menjadi penting untuk penanganan darurat, tetapi tidak boleh menjadi solusi yang terus berulang setiap musim kemarau. Dibutuhkan strategi jangka panjang berupa pembangunan tampungan air, sumur bor, konservasi mata air, pengembangan jaringan air baku, serta pemetaan desa yang tiap tahun membutuhkan bantuan air bersih agar penanganannya dapat direncanakan sebelum musim kemarau,” ungkap Gus Hilmy.
Di samping ancaman kekeringan, Gus Hilmy juga mengingatkan tantangan banjir musiman yang harus ditangani secara komprehensif dari hulu ke hilir, meliputi pengendalian sedimentasi, kapasitas drainase, tata ruang, serta pemeliharaan sungai yang terencana dan dilengkapi sistem peringatan dini.
Selain itu, pertumbuhan sektor pariwisata yang membutuhkan pasokan air yang andal harus diselaraskan dengan prioritas konservasi lingkungan dan perlindungan sumber air, seperti halnya kasus pada Situs Payak di Piyungan, Bantul.
Di sisi lain, lanjut Gus Hilmy, ketersediaan air di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pilar krusial bagi ketahanan pangan dengan luas baku sawah 67.027 hektar dan produksi padi 547,51 ribu ton pada 2025 yang menuntut rehabilitasi irigasi berorientasi manfaat nyata agar air sampai ke lahan petani.
Hadir dalam rapat tersebut adalah Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUESDM) DIY, Dinas Pariwisata DIY, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kabupaten Sleman, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kabupaten Bantul, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kota Yogyakarta. (Adjie)
