sriwijayamedia.com- Kendati sempat tertunda pada hari sebelumnya lantaran tak kuorum, kini Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura) dengan dua agenda yakni paripurna internal berupa laporan Badan Anggaran (Banggar) atas hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun 2026, dilanjutkan dengan rapat paripurna mengenai Penandatanganan Nota Kesepakatan akhirnya disepakati, Rabu (2/9/2026).
“Pembahasan teknis telah rampung dilakukan tim Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga pada hari ini dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati Mura dan DPRD Kabupaten Mura,” kata Ketua DPRD Mura Firdaus Cik Olah.
Kendati kesepakatan sudah tercapai, namun sejumlah catatan penting mengemuka terkait janji politik yang belum sepenuhnya terealisasi.
Disebutkan pula bahwa janji politik saat pilkada 2024 akan mengalokasikan anggaran Rp20 miliar justru hanya terealisasi Rp2 miliar dan itupun masuk dalam APBD Perubahan 2026.
“Agar kiranya hal ini menjadi atensi untuk dibahas, dan anggaran ini diperuntukkan untuk menyerap aspirasi masyarakat,” tuturnya.
Dia juga menapik isu ketidaksesuaian lain dalam dokumen KUA-PPAS dan seluruh hasil pembahasan Banggar bersifat terbuka untuk diketahui publik.
Sementara itu, Bupati Mura Hj Ratna Machmud menyatakan isu mengenai “kue APBD sudah habis terbagi” yang disampaikan oleh salah satu Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu tidak benar.
“Siapa, dari OPD mana yang memberikan penjelasan tersebut, nanti akan saya panggil,” ucap Bupati Hj Ratna Machmud. (M Rifa’i)
