sriwijayamedia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026.
Rapat tersebut menjadi langkah memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengantisipasi potensi kebakaran dan dampak kabut asap di wilayah Kabupaten Lahat, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Brigjen TNI Bayu Ajiwidodo, SH., M.I.P., Wakil Bupati (Wabup) Lahat Widia Ningsih, unsur Forkopimda, Asisten I, Kepala Pelaksana BPBD, para Kepala OPD dilingkungan Pemkab Lahat, UPTD KPH Wilayah XI Kikim-Pasemah, para camat, Danramil dan Kapolsek se-Kabupaten Lahat, Manggala Agni, forum kepala desa, kepala desa, serta undangan terkait lainnya.
Wabup Lahat Widia Ningsih mengatakan rakor ini penting untuk menyatukan langkah pemerintah daerah bersama aparat, pemerintah kecamatan dan desa, perusahaan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi Karhutla.
“Karhutla merupakan persoalan serius, bukan masalah ringan. Karena itu, kita harus bersama-sama melakukan antisipasi dan mencari solusi agar kejadian kebakaran dapat dicegah sedini mungkin,” ujar Widia.
Menurut Wabup, keterlibatan camat dan kepala desa sangat penting karena pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam melakukan pencegahan dan memberikan informasi apabila ditemukan potensi kebakaran di wilayah masing-masing.
Widia juga menyoroti kondisi geografis dan aktivitas ekonomi Kabupaten Lahat yang memiliki kawasan perkebunan dan pertambangan.
Aktivitas tersebut, kata dia, perlu diiringi dengan peningkatan kewaspadaan terhadap potensi titik panas maupun sumber asap.
Berdasar data yang disampaikan dalam rapat, selama Juli hingga Agustus 2026 tercatat sejumlah kejadian bencana di Kabupaten Lahat.
Selain itu, pemantauan hotspot menunjukkan adanya titik panas yang perlu mendapat perhatian, termasuk yang berada di sekitar kawasan aktivitas pertambangan.
Wabup Widia menegaskan, keberadaan titik panas tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai kebakaran hutan dan lahan.
Sebagian titik panas dapat berasal dari aktivitas lain, termasuk sumber panas pada area penumpukan atau stockpile batu bara.
“Jangan sampai setiap titik panas langsung dianggap sebagai kebakaran lahan. Kita perlu melihat sumbernya dan melakukan pengecekan di lapangan. Namun, tetap harus menjadi perhatian agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar,” terangnya.
Karena itu, pemerintah daerah meminta perusahaan yang memiliki aktivitas pertambangan maupun perkebunan meningkatkan pengawasan dan kesiapsiagaan.
Perusahaan juga diharapkan segera melakukan penanganan apabila terdapat sumber api atau asap di sekitar wilayah operasionalnya.
Selain persoalan kebakaran, rapat juga membahas kondisi kualitas udara. Data yang dipaparkan menunjukkan adanya peningkatan partikulat udara di sejumlah wilayah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kualitas udara dapat dipengaruhi berbagai faktor, tidak hanya kebakaran hutan dan lahan.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan informasi klimatologis dan prediksi curah hujan di wilayah Sumsel.
Kondisi musim kemarau yang relatif panjang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, terutama pada lahan yang mudah terbakar.
Wabup Widia mengatakan, kondisi debit air Sungai Lematang yang mengalami penurunan menjadi salah satu gambaran dampak musim kemarau yang sedang berlangsung.
Kondisi tersebut harus diikuti dengan peningkatan kesiapsiagaan seluruh pihak.
“Cuaca dan kondisi lingkungan harus menjadi perhatian kita. Kita berharap hujan segera turun, tetapi sebelum itu terjadi, kesiapsiagaan harus tetap dilakukan,” imbuhnya.
Pemkab Lahat juga mendorong koordinasi antara BPBD, Damkar, TNI-Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, serta perusahaan agar penanganan potensi kebakaran dapat dilakukan secara cepat.
Dengan sinergi tersebut, pemerintah daerah berharap potensi Karhutla dapat ditekan sekaligus mencegah dampak lanjutan berupa kabut asap dan penurunan kualitas udara yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Lahat memperkuat sistem pencegahan dan penanganan Karhutla melalui pendekatan bersama, mulai dari tingkat desa hingga lintas instansi dan perusahaan.(Nita)
