sriwijayamedia.com- Program cetak sawah merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam upaya memperluas lahan pertanian dan mendorong terwujudnya swasembada pangan nasional.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani.
Dalam pelaksanaannya, program tersebut semestinya dijalankan secara terencana, transparan, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Namun, pelaksanaan program cetak sawah dan bantuan pupuk di Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumsel, menuai sorotan dari Ketua DPD LBH PETA Hazam.
Sorotan tersebut muncul setelah adanya laporan dari masyarakat terkait kondisi kegiatan cetak sawah yang diduga tidak dilanjutkan serta mekanisme penyaluran bantuan pupuk yang dinilai belum jelas.
Menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, Ketua DPD LBH PETA Hazam melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program cetak sawah sekaligus memastikan informasi mengenai bantuan pupuk di Desa Pauh.
Dari hasil pemantauan awal, kegiatan tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Dia menilai program cetak sawah yang seharusnya mendukung peningkatan produksi pertanian disebut mengalami stagnan dan hingga kini belum dilanjutkan.
“Program pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan petani jangan sampai berhenti di tengah jalan tanpa adanya kejelasan. Jika memang ada kendala, masyarakat berhak mengetahui apa penyebabnya, bagaimana tindak lanjutnya, dan siapa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program tersebut,” tegas Hazam, Senin (31/8/2026).
Berdasar hasil konfirmasi ke salah seorang perangkat desa setempat berinisial H melalui pesan WhatsApp, bersangkutan membenarkan pada tahun 2025 memiliki program cetak sawah.
Setelah sekali pengerjaan, program cetak sawah terhenti lantaran di Desa Pauh mengalami bencana banjir sehingga program tersebut dihentikan hingga saat ini.
Selain persoalan cetak sawah, kata dia, pihaknya juga meminta pemerintah memberikan atensi terhadap penyaluran bantuan pupuk du wilayah Desa Pauh.
“Soal pupuk di Desa Pauh, saya belum mengetahui secara pasti mekanisme penyalurannya. Memang ada pupuk masuk, tapi apakah itu jual beli atau bantuan dari Dinas Pertanian, saya kurang paham,” imbuh Hazam.
Hazam menilai adanya ketidakjelasan informasi mengenai pelaksanaan program cetak sawah dan mekanisme bantuan pupuk.
Menurut dia, setiap program yang menggunakan anggaran negara maupun bantuan pemerintah harus memiliki mekanisme jelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penerima manfaat, hingga laporan pertanggungjawaban.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui ada program, tetapi tidak mengetahui bagaimana pelaksanaannya, siapa penerimanya, berapa anggarannya, serta bagaimana mekanisme penyaluran bantuannya. Transparansi adalah hal penting agar tidak muncul dugaan-dugaan di tengah masyarakat,” jelas Hazam.
Hazam menegaskan, pihaknya akan terus mengumpulkan informasi dan melakukan penelusuran terkait pelaksanaan program cetak sawah serta bantuan pupuk tersebut.(M Rifa’i)
